Jurnaliscun.com – Selamat siang sobat mas hafiz, udah lama nih ga update artikel lagi, pada kali ini dan siang ini saya berkesempatan hadir untuk membuat suatu artikel tentang Unsur Unsur Dalam Penegakan Hukum. Sebuah artikel edukasi dan pastinya semoga bermanfaat.

Unsur Unsur Penegakan Hukum
Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum

Pada artikel lain dari situs ini sudah dibicarakan tentang kaitan yang erat antara kehidupan hukum suatu bangsa dengan susunan atau tingkat perkembangan sosial bangsa tersebut. Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat yang masing tergolong sederhana, akan terlihat, betapa sederhananya pula kehidupan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaran yang sederhana tersebut mengakibatkan bahwa badan badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat masyarakat yang sudah lebih modern, seperti halnya Indonesia. Selain kerumitan susunan badan badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakat pun menjadi cukup rumit. Oleh karena siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan hal hal yang diuraikan di muka, unsur unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu unsur unsur yang mempunyai keterlibatan yang agak jauh dan deka. Dengan mengambil badan badan pembuat undang undang dan polisi sebagai wakil.

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum.

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah kaidah tersebut bermacam macam rambu rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.

Kaitannya dengan pembicaraan diatas, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak itu sebetulnya badan hukum telah menjadi arsitek bagi kegagalan dalam penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum.

Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Berhadapan dengan situasi tersebut apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa, sebaliknya dapat juga terjadi penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegakan hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.

Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaanya yang konkret oleh manusia.

Pemahaman secara normatif terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Dengan demikian, seolah olah organisasi tersebut dapat dipelajari dala suatu laboratorium, terpisah dari serba kaitannya yang rumit dengan dunia, kekuatan kekuatan serta proses proses di luarnya.

Bekerjanya lembaga lembaga penegakan hukum pertama tama memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegangan pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota anggota kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, misalnya tidak dapat dijelaskan tanpa memasukan unsur kultur dalam pembahasan.

Van Doorn menunjuk hal yang inti sekali pada waktu ia berbicara mengenai “pengelompokan” sebagai sesuatu yang hadir di samping organisasi dalam konstruksinya yang formal dan rasional (Schuyt, 1971: 95-96). Penjelasan mengenai “pengelompokan”, Van Doorn mengatakan “ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.”

Kutipan pendapat dari Van Doorn diatas memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh faktor.

Penekanan pada pengaruh lingkungan terhadap pribadi penegak hukum, sama sekali tidak dapat ditinggalkan. Pembahasan terhadap penegakan hukum tanpa melibatkan pengaruh lingkungan dirasakan masih ada kekurangannya. Seperti terlihat pada diagram Chambliss dan Seidman.

Terima kasih sudah membaca artikel edukasi kami yang satu ini dengan judul artikel Unsur Unsur Dalam Penegakan Hukum.¬†Semoga bermanfaat dan berguna bagi sobat sobat yang mencari dengan keyword “Unsur Unsur Dalam Penegakan Hukum”

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com