Web Portal Pendidikan – Selamat malam sobat belapendidikan, kali ini saya akan membuat suatu artikel yang berkaitan dengan Undang Undang Dasar. Yang akan kami bahas kali ini yaitu Undang Undang Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis. Mari kita simak rincian nya di artikel ini.

Undang Undang Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis


Sudah lazim untuk mengadakan pembedaan antara UUD tertulis dan UUD tidak tertulis. Menurut C.F Strong dalam bukunya Modern Political constitutions, dan Frank Bealey dalam buku Element in Political Science pembedaan ini sebenarnya kurang tepat, oleh karena tidak ada UUD yang seluruhnya tak tertulis demikian pula tidak ada UUD yang seluruhnya terulis.

Suatu UUD umumnya disebut tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi.

Oleh karena itu istilah lain untuk UUD tertulis adalah UUD bernaskah (kadang kadang dinamakan codified Constitution, sedangkan untuk UUD tak tertulis adalah UUD tak bernaskah (non codified constitution).

Memang sebenarnya pembedaan ini bukan merupakan pembedaan yang praktis, karena pada saat ini hanya Inggris dan Israle yang mempunyai UUD tidak tertulis.

New Zealand yang kadang kadang disebut sebagai negara yang tidak mempunyai UUD tertulis, akhir akhir ini sudah tidak dianggap masuk kategori ini karena sejak 1986 telah mempunyai Constitution Act dan pada tahun 1990 telah menerima Bill Of Right.

Akan tetapi analisis ilmiah tetap mempertahankan diskusi mengenai pembedaan ini, berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada satu UUD yang naskahnya mencakup semua proses dan fakta konstitusional, artinya seratus persen tertulis.

Begitu pula tidak ada satu UUD yang hanya terdiri dari konvensi yang tak tertulis tanpa ada peraturan peraturan yang tertulis. Misalnya saja konstitusi Amerika Serikat merupakan naskah, tetapi di samping itu telah timbul beberapa konvensi yang hakikatnya telah mengubah beberapa asas pokok dan naskah UUD itu sendiri.

Sebaliknya UUD Inggris yang dianggap bersifat tak tertulis, memang tidak merupakan satu naskah, tetapi mencakup beberapa dokumen tertulis. Jumlahnya lebih banyak daripada naskah UUD Amerika Serikat. Di samping dokumen dokumen tertulis ini masih ada banyak konvensi yang memang tak tertulis.

Undang Undang Dasar Tidak Tertulis


Inggris: Salah satu UUD yang dewasa ini dianggap tak tertulis ialah UUD Inggris. UUD ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah, tetapi jika diselidiki benar benar, ternyata bahwa sebagian terbesar UUD Inggris itu terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen dokumen resmi.

Di Inggris tidak ada perbedaan antara undang undang tata negara dan undang undang biasa, oleh karenanya Parlemen, sebagai badan dan tertinggi, berhak untuk mengadakan perubahan konstitusional dengan undang undang biasa.

Jadi hal ini berlainan dengan keadaan banyak negara lain, di mana biasanya suatu badan yang lebih tinggi dari dewan perwakilan rakyat berhak untuk mengubah UUD.

Ketentuan ketentuan ketatanegaraan Inggris yang merupakan UUD terdapat dalam:

1. Beberapa undang undang, antara lain;

  • Magna Charta 1215 (yang ditandatangai oleh Raja John atas desakan golongan bangsawan). Meskipun naskah ini bersifat feodal tetapi dianggap penting oleh karena untuk pertama kali raja mengakui beberapa hak dari bangsawan bawahannya.
  • Bill of Right 1989 dan Act of Settlement 1701. Kedua undang undang ini merupakan hasil kemenangan Parlemen melawan raja raja Dinasti Stuart karena memindahkan kedaulatan dari tangan raja ke tangan parlemen. Parlemen menghentikan Raja James II dari jabatannya dan mempersembahkan mahkota kepada Putery Marry dan suaminya Pangeran William of Orange (holland) dalam apa yang dinamakan Glorious Revolution of 1688
  • Parliament Acts 1911 dan 1949. Kedua undang undang ini membatasi kekuasaan Majelis Tinggi dan menetapkan Supremasi Majelis Rendah. Misalnya House of Lords dalam beberapa keadaan tertentu dilarang menolak rancangan undang undang yang telah diterima oleh House of Commons.

2. Beberapa keputusan hakim, terutama yang menafsirkan terhadap undang undang Parlemen.

3. Konvensi Konvensi yang mengatur hubungan antara Kabinet dan Parlemen.

Jadi, UUD Inggris hanya dapat disebut “tak tertulis” dalam artian bahwa isi tidak bersifat naskah tunggal dan bahwa konvensi dan tradisi memegang peranan yang lebih penting daripada negara lain yang mempunyai UUD tertulis.

Undang Undang Dasar Tertulis


Amerika Serikat: Undang Undang Dasar Amerika serikat yang disusun pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah yang tertua di dunia.

Hak Asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah tersendiri yang dinamakan Bill of Rights.

Di samping itu ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam Undang Undang Dasar, misalnya adanya partai partai politik, atau wewenang Mahkamah Agung untuk menguji undang undang (judical review).

Ketentuan ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat dalam,

  • 1. Naskah Undang Undang Dasar.
  • 2. Sejumlah Undang Undang.
  • 3. Sejumlah keputusan Mahkamah Agung berdasarkan hak menguji.

UUD Amerika Serikat tidak menyebut adanya partai politik. Hal ini di atur dalam undang undang.

Memang timbulnya partai politik terjadi di luar dugaan dan harapan dari para negarawan yang menyusun UUD, sebab banyak diantara mereka mewakili golongan berada yang ingin mencegah rakyat jelata bertambah kuat.

Sifat aristokratis ini ternyata terlihat dalam beberapa pasal Undang Undang Dasar. Misalnya, secara formal presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi melalui pemilihan bertingkat oleh sebuah Majelis Pemilihan, yang anggota anggotanya dipilih oleh negara negara bagian.

Tetapi sebagai akibat dari perkembangan perkembangan partai politik, maka dewasa ini Presiden praktis di pilih langsung oleh rakyat, sedangkan pemilihan oleh Majelis Pemilihan hanya formalitas saja.

Akan tetapi dalam keadaan yang sangat khusus hasil pemilihan Majelis Pemilihan dapat berbeda dengan hasil pemilihan umum langsung.

Dalam keadaan semacam itu perhitungan Electoral College berlaku, seperti yang terjadi pada pertarungan antara Al Gore (Partai Demokrat) dan George W. Bush (Partai Republik). Bush berhasil menjadi presiden sekalipun jumlah suara nasional kurang dari jumlah suara Al Gore.

Sifat Aristokratis juga terlihat dari susunan badan legislatif. Menurut naskah asli undang undang dasar, para anggota Senat dipilih oleh badan badan legislatif negara negara bagian.

Sedangkan untuk pemilihan anggota House of Representative beberapa negara bagian membatasi jumlah pemilih dengan menentukan bermacam macam syarat berdasarkan ras, warna kulit, tingkat kecerdasan atau dengan jalan memungut pajak.

Dewasa ini dengan berkembangnya demokrasi, anggota Senat dipilih langsung, sedangkan untuk pemilihan anggota House of Representative pembatasan pembatasan tadi dihapuskan.

Selain partai partai politik yang tidak disebutkan dalam Undang Undang Dasar, juga adanya sepuluh Departemen, dasar serta struktur dari badan pengadilan federal dan adanya badan badan lain seperti Bureau of the Budget yang menyusun Anggaran Belanja tidak disebut dalam Undang Undang Dasar, tetapi diatur dengan undang undang.

Perubahan ini tidak terjadi dengan jalan mengadakan amandemen undang undang dasar yang memang sukar sekali prosedurnya, tetapi dengan memberi tafsiran yang luas kepada beberapa ketentuan dalam Undang Undang Dasar.

Salah satu pasal yang perlu dicatat ialah pasal 1/8 mengenai perdagangan antarnegara bagian.

Pasal ini memberi kekuasaan kepada pemerintah federal untuk mengurus perdagangan internasional dan perdagangan antarnegara bagian. Hanya perdagangan yan bukan antar negara bagian boleh diurus oleh negara bagian.

Berdasarkan tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Agung maka pemerintah federal dewasa ini mempunyai wewenang untuk mengatur soal soal seperti Asuransi, monopoli, pekerjaan anak anak, lotere, social security dan sebagainya yang akibatnya terasa sampai di pelosok negara bagian.

Jadi, proses perkembangan dari staatsonthouding abad ke 18 menjadi staatsbemoeienis abad ke 20 telah dimungkinkan oleh kegiatan dan wewenang Mahkamah Agung yang tidak termaktub dalam naskah Undang Undang Dasar (UUD).

Begitu pula Mahkamah Agung telah memainkan peranan penting dalam memajukan status golongan orang Amerika keturunan Afrika, melalui beberapa keputusannya,

Di antaranya yang paling terkenal kasus Brown vs Board of Education of Topeka (1954) yang menyatakan bahwa pemisahan berdasarkan ras (racial segregation) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar.

Umumnya dianggap bahwa keputusan ini telah mengubah tata masyarakat Amerika secara fundamental.

Itulah ulasan artikel dari Undang Undang Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis. Semoga dengan adanya artikel ini sobat belapendidikan dapat terbantukan dalam mengatasi persoalan tentang undang undang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kamu juga bisa menulis karyamu di belapendidikan, dibaca jutaan pengunjung, dan bisa menghasilkan jutaan rupiah. Klik disini untuk kirim tulisan, atau bisa lewat email kami [email protected]

JURNALISCUN TAGS

Undang Undang Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis

Undang Undang Dasar Tertulis

Undang Undang Dasar Tidak Tertulis

Penjelasan Undang Undang Tidak Tertulis

Penjelasan Undang Undang Tertulis

2 Macam Undang Undang Dasar (Tertulis dan Tidak Tertulis)

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com