Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

oleh -537 views
tata kerja badan penyelesaian sengketa konsumen
tata kerja badan penyelesaian sengketa konsumen

web portal pendidikan – Berkaitan dengan permohonan penyelesaian sengketa, berikut ini kami paparkan tata kerja badan penyelesaian sengketa konsumen secara garis besar dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa.

Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

 

konsep penyelesaian sengketa konsumen
konsep dari penyelesaian sengketa konsumen

1. Tahap Pemasukan Gugatan

Seorang konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan produsen-pelaku usaha atau ahli warisnya mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Karena Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebut persyaratan tentang gugatan, berlakulah ketentuan sebagaimana terjadi dalam pengadilan. Yaitu bahwa gugatan dapat diajukan, baik secara tertulis maupun lisan.

2. Tahap Pemeriksaan dan Pemberian Putusan

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk majelis, artinya sengketa konsumen diperiksa dan diputus oleh majelis BPSK, dengan sekurang kurangnya tiga orang anggota BPSK sebagai majelis dibantu oleh seorang panitera.

Dengan kata lain, pemeriksaan perkara konsumen mirip seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Karena itu, BPSK ini dapat disebut sebagai peradilan semu (peradilan kuasi).

Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin dan dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan dimasukkan, majelis BPSK sudah harus memberikan keputusannya.

Putusan yang diberikan oleh majelis BPSK dalam sengketa konsumen ini bersifat final (in kracht van gewijsde), mengikat, dan tidak dapat dibanding lagi. Artinya, BPSK adalah lembaga pemutus sengketa konsumen dalam tingkat pertama dan terakhir.

Hal ini tentu sudah ideal sebab sebagai badan penengah (mediator, arbiter, atau konsiliator) diharapkan keputusannya berisi unsur perdamaian sehingga tidak perlu dibantah lagi oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Namun demikian, supaya putusan final, tentu harus diambil seobjektif mungkin sesuai dengan hukum dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Segera setelah putusan diucapkan, maka dimintalah penetapan eksekusinya kepada ketua pengadilan negeri di tempat tergugat berkediaman (flat executie). Hal ini tentu diperlukan mengingat BPSK tidak mempunyai lembaga eksekusi.

3. Pelaksanaan Putusan dan Pengajuan Upaya Hukum

Segera setelah putusan diambil, majelis BPSK memberitahukan putusan tersebut kepada pihak pihak yang bersengketa, khususnya kepada pelaku pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan itu paling lambat 7 hari kerja setelah naskah putusan diterima.

Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Akan tetapi, jika tidak puas terhadap putusan itu, para pihak diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatannya kepada pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari kerja setelah ia menerima putusan tersebut.

Sebaliknya, jika dalam tanggal waktu tersebut tidak diajukan keberatan ada anggapan hukum bahwa yang bersangkutan menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat mengajukan keberatannya lagi.

Jika terhadap putusan majelis BPSK diajukan keberatan, pengadilan negeri segera memeriksa dan memberi putusan atas keberatan itu paling lama 21 hari kerja sejak keberatan diterima.

Jika para pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri, dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja sejak putusan diterima.

Melihat ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa putusan majelis BPSK adalah final dan mengikat, maka ketentuan tentang pengajuan keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung tidak perlu ada.

Jika putusan BPSK diambil sesuai dengan hukum, di mana BPSK berperan sebagai mediator, arbiter tentulah putusan itu dapat memuaskan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemaksaan pengambilan putusan, perlu ada kontrol lebih lanjut.

Karena itu, ketentuan tentang kemungkinan pengajuan keberatan terhadap putusan majelis BPSK ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan masih dalam batas batas keadilan sesuai dengan fungsi BPSK.

Akan tetapi, jika putusan pengadilan negeri kemudian dapat dikasasi ke Mahkamah Agung dan lantas Mahkamah Agung harus memberi putusan dalam jangka waktu 30 hari, saya kira terlalu mengada ada.

Sebenarnya putusan pengadilan negeri sudah harus final dan tidak dapat dikasasi lagi. Hal ini supaya sesuai dengan tujuan pembentukan BPSK, yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tentu sedapat mungkin majelis BPSK memutus sengketa secara mediasi, mengakomodasi kesepakatan para pihak. Kalau BPSK tidak memberi putusan yang dapat mengakhiri sengketa, tentu keberadaan BPSK perlu ditinjau kembali. Jadi, BPSK harus berusaha keras supaya putusannya final.

Hal yang sama berlaku juga bagi pengadilan negeri yang memeriksa keberatan atas putusan BPSK. Mengingat bahwa perkara sampai tingkat Mahkamah Agung tidak mudah dari segi waktu, maka cara ini merupakan salah satu pembatasan kasasi perkara ke Mahkamah Agung.

Ketentuan tentang keberatan dan kasasi sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) sebenarnya bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Kemungkinan bahwa putusan majelis BPSK akan cenderung dibantah oleh pihak yang beperkara melalui pengajuan keberatan, terutama oleh pelaku usaha sebenarnya sudah diindikasikan oleh Pasal 56 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa:

“Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.”

Ini berarti bahwa putusan BPSK yang menghukum pelaku usaha dapat dipakai untuk menjadikan pelaku usaha sebagai tersangka. Hal ini tentu tidak dikhendaki oleh pelaku usaha sehingga jika pun ia benar mengaku bersalah, ia akan berusaha untuk menghindari penangkapan dan penahanan dalam statusnya sebagai tersangka, mengulur ulur waktu dengan jalan mengajukan keberatan.

Seorang pelaku usaha yang sudah sadar akan dijadikan tersangka tentu tidak akan mau begitu saja menerima putusan majelis BPSK yang menghukum dia untuk membayar ganti rugi kerugian kepada konsumen dalam sengketa konsumen.

Karena itu, putusan majelis BPSK akan selalu dibantah oleh pelaku usaha jika ia dinyatakan bersalah dan dihukum membayar ganti rugi. Tampaknya hal ini tidak disadari oleh pembuat undang undang.

Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Oleh karena itu, ketentuan tentang putusan BPSK sebagai bukti permulaan seharusnya tidak perlu ada. Dengan kata lain, isi Pasal 56 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu perlu dihapus.

Jika persoalan yang menimbulkan sengketa konsumen hendak diperiksa secara pidana, sebaiknya penyidik bekerja mulai dari awal. Harus disadari bahwa penyelesaian sengketa/perkara perdata dan pidana didasarkan pada prinsip hukum yang berbeda.

Penyelesaian sengketa konsumen secara perdata didasarkan baik pada tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab hukum keperdataan (privat) dengan maksud memperoleh penggantian atas kerugian.

Sedangkan penyelesaian secara pidana didasarkan pada tanggung jawab publik, dengan tujuan untuk mencari pertanggung jawaban publik karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma norma hukum yang melindungi kepentingan umum.

Oleh karena itu, jika putusan penyelesaian konsumen secara perdata dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa perkara pidananya adalah tidak tepat atau kurang tepat, sebab keduanya bermuara pada tujuan yang berbeda.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas adalah suatu kekeliruan.

Itulah penjelasan dari Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jika ada yang kurang dimengerti dan kurang paham, dapat anda tanyakan pada kolom komentar dibawah ini.

Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com