web portal pendidikan – Sebelum konsumen memakai atau mengonsumsi produk yang diperoleh dari pasar, tentu ada peristiwa peristiwa yang terjadi. Peristiwa atau keadaan itu dapat digolongkan atau dikelompokan menjadi beberapa tahapan peristiwa/keadaan. Pada artikel kali ini kami sudah merangkumnya dalam artikel Tahapan Tahapan Antara Produsen dan Konsumen.

1. Tahap Pratransaksi

Yang dimaksud dengan tahapan pratransaksi adalah tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu keadaan keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang didasarkan produsen pelaku usaha.

Pada tahap pratransaksi, sesuai dengan haknya sebagai konsumen, ia mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat syarat yang perlu dipenuhi atau disediakan, harga, komposisi, kegunaan, khasiat manfaat, keunggulannya dibanding dengan produk lain sejenis, cara pemakaian dan sebagainya.

Informasi ini dapat diperoleh langsung dari produsen pelaku usaha penjual, seperti brosur, iklan dan lain lain. Sebaliknya, produsen pelaku usaha penjual memberi informasi melalui berbagai media supaya konsumen tertarik dan mau membeli atau memakainya.

Dengan demikian, perbuatan produsen yang berkaitan dengan pemasaran (marketing) khususnya promosi dan tindakan konsumen dalam mencari informasi tentang kebutuhannya dapat digolongkan sebagai tahap pratransaksi.

Meskipun belum memasuki tahapan transaksi yang sesungguhnya, tahap pratransaksi ini penting sekali karena dapat memengaruhi keabsahan dari tahap transaksi berikutnya, termasuk keabsahan dari hak dan kewajiban yang timbul sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Karena itu, para pihak harus berhati hati dalam mengikuti tahap ini.

Menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen pelaku usaha penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak merasa terperdaya atau tertipu.

Jika informasi itu disebarkan melalui iklan, iklan itu haruslah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku tentang periklanan, yang pada pokoknya menghendaki iklan yang benar, jujur sesuai dengan kenyataannya, dan sebagainya.

Bagaimanapun seorang konsumen harus senantiasa bijaksana dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Jika salah satu dari unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan di atas ternyata dikemudian hari terbukti ada, timbul alasan bagi pembeli untuk menuntut pembatalan transaksi.

2. Tahap Transaksi (Yang Sesungguhnya)

Setelah calon konsumen pembeli memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, kemudian ia mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Disini konsumen pembeli mempergunakan salah satu haknya yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan).

Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itulah lahir perjanjian sebab penawaran produsen penjual telah mendapat jawaban dalam penerimaan dari konsumen-pembeli.

Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran dengan penerimaan sebab kedua duanya adalah sama sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah di sepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara cara pemenuhannya.

Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara produsen penjual dan konsumen seperti dapat dibuat perjanjian tertulis. Artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya didalam sebuah kontrak.

Membuat perjanjian dalam bentuk tertulis bukanlah keharusan menurut hukum perdata, kecuali untuk perjanjian perjanjian tertentu yang disebutkan dengan tegas menurut perundang undangan.

Anggapan sementara pihak yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis adalah kurang tepat. Perjanjian yang dibuat secara lisan saja tetap sah menurut undang undang. Sebab menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat umum untuk sahnya perjanjian tidak menunjuk pada sesuatu bentuk tertentu.

Akan tetapi, jika perjanjian itu sudah dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak) dan di tandatangani oleh para pihak, berlakulah sebagai alat bukti yang kuat, yaitu membuktikan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi atau menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas didalamnya tertulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu.

Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari, pemberian atau penerimaan tanda bukti suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Tahap Purnatransaksi

Transaksi yang sudah dibuat antara produsen pelaku usaha penjual dan konsmen –  pembeli tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat itu.

Artinya tahap pengikatan perjanjian sebenarnya hanyalah bagian awal yang masih harus diikuti dengan perbuatan pelaksanaan. Dengan kata lain realisasi dari perjanjian itulah yang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak. Sebab menurut sifatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian obligator.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian ini, suatu hal yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikhendaki oleh para pihak.

Adakalanya terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai istilah, frasa, atau rumusan kalimat yang dipakai di dalam perjanjian. Artinya ada perbedaan penafsiran antara para pihak atas perjanjian itu.

Kalau hal yang demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan semula akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya melahirkan konflik atau sengketa.

Biasanya seorang sarjana hukum akan menyarankan supaya seseorang selalu didampingi oleh penasihat hukum pada waktu membuat perjanjian atau kontrak. Tujuannya ialah untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul dikemudian hari.

Sehubungan dengan transaksi produsen pelaku usaha dengan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik atau sengketa adalah kualitas dan kegunaan produk, harga, dan hak hak konsumen pembeli setelah perjanjian dibuat.

Kualitas dan kegunaan produk yang berbeda antara informasi yang diperoleh sebelumnya dan kenyataan setelah dipakai berupa:

  • Produk tidak cocok dengan kegunaan dan manfaat yang diharapkan konsumen-pembeli
  • Produk menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan pada konsumen
  • Kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan

Tahapan Tahapan Transaksi Produsen dan Konsumen

Mengenai janji janji yang akan diperoleh konsumen pembeli setelah transaksi dibuat, misalnya pemberian hadiah, garansi, dan sebagainya juga dapat menimbulkan konflik antara produsen pelaku usaha penjual dan konsumen apabila pada akhirnya konsumen ternyata tidak mendapatkannya sesuai dengan janji sebelumnya. Konflik yang timbul dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni:

  1. Hal yang dijanjikan itu tidak ada.
  2. Janj jani itu memang ada, tetapi tidak seperti yang dikemukakan oleh produsen pelaku usaha (penjual).
  3. Janji itu sejak semula ada tetapi faktor faktor tertentu yang timbul setelah perjanjian atau kontrak dibuat, kemudian produsen pelaku usaha penjual tidak dapat memenuhi janjinya.

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (hidden defects) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 KUH Perdata dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau cacat yang mengurangi pemakaian itu.

Dengan demikian, seandainya si pembeli mengetahui adanya cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membelinya atau membeli dengan harga yang kurang.

Cacat cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak kelihatan dengan mudah oleh pembeli yang normal. Bukannya seorang pembeli terlampau teliti sebab adalah mungkin sekali bahwa orang sangat teliti akan menemukan cacat itu.

Kewajiban penjual ini tetap ada meskipun ia sendiri tidak mengetauhi adanya cacat tersembunyi itu, kecuali jika dalam hal itu, telah diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun sedangkan untuk cacat yang kelihatan, dianggap bahwa pembeli telah menerima adanya cacat itu sehingga penjual tidak diwajibkan menanggung akibat dari cacat itu.

Dengan demikian, bagaimanapun juga produsen pelaku usaha penjual tetap bertanggung jawab atas produk dan akibat yang ditimbulkannya.

Nah itulah penjelasan dari artikel Tahapan Tahapan Transaksi Produsen dan Konsumen. Semoga apa yang kami terangkan dapat bermanfaat, dapat diketahui maksudnya. Jika ada pertanyaan anda dapat berkomentar dalam artikel ini pada kolom komentar dibawah.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com