web portal pendidikan – Selamat malam sobat jurnaliscun, pada malam kali ini saya berkesempatan ingin membuat suatu artikel tentang Partisipasi Politik. Artikel yang akan saya buat kali ini saya beri judul “Sifat dan Definisi Partisipasi Politik”. Tanpa basa basi lagi, saya akan menjelaskan dan mengulas artikel ini.
| Salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat, “khususnya perempuan” |
Sifat dan Definisi Partisipasi Politik
Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.
Kelompok kelompok ini lahir di masa pasca Industrial dan dinamakan gerakan sosial baru (New Social Movement). Kelompok kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action.
Apakah partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.
Hal yang diteropong terutama adalah tindakan tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (the authoritative allocation of values for a society).
Di negara negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.
Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak mendapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy).
Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang orang yang terkemuka.
Pada mulanya di Eropa hanya elite masyarakat saja yang diwakili di dalam perwakilan. Di Amerika, perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya Amandemen ke 19 pada tahun 1920. Tetapi perlahan lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat laki laki dan perempuan dan mereka menuntut untuk hak bersuara.
Di negara negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Hal itu juga menunjukan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan yang tinggi.
| Ada 2 Bentuk Partisipasi Politik yang di Jelaskan Gabriel Almond, yaitu Konvensional dan Non Konvensional |
Maka dari itu, pembatasan yang di masa lalu sering diberlakukan, seperti membayar pajak pemilihan (Seperti yang ada di Amerika Serikat) atau pemilihan hanya oleh kaum pria saja (perempuan Swiss baru mulai tahun 1972 diberi hak pilih), dewasa ini umumnya telah ditinggalkan.
Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat bahwa masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukan legitimasi yang rendah pula.
Selain itu, para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi Barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Termasuk dalam kelompok ini para tokoh seperti Herbert McClosky, Gabriel Almond, Norman H. Nie, dan Sidney Verba.
Akan tetapi, di samping itu, beberapa sarjana yang banyak mempelajari negara negara komunis dan berbagai negara berkembang, cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain.
Huntington dan Nelson misalnya membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain. Ada juga yang menamakan gejala terakhir ini sebagai regimented participation.
Dalam hubungan ini mungkin dapat dikatakan bahwa dalam hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di negara negara demokrasi Barat tekanan semacam ini jauh lebih sedikit di banding dengan negara negara otoriter. Di negara negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan takaran.
Ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain lain, merupakan suatu bentuk partisipasi.
Di samping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi ada warga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini adalah kebalikan dari partisipasi dan disebut apati. Timbul pertanyaan : mengapa orang apatis ? Ada beberapa jawaban, Mereka tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik pada, atau kurang paham mengenai masalah politik.
Namun demikian, tidak semua sarjana menganggap apati sebagai masalah yang perlu dirisaukan. Mc Closky dalam tulisannya tersebut mengemukakan bahwa sikap apati ini malahan dapat diartikan sebagai hal yang positif karena memberi fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang mengalami partisipasi berlebihan dan dimana warganya terlalu “aktif”, sehingga menjurus kepada pertikaian, fragmentasi, dan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan.
Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa orang itu tidak ikut memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapapun yang akan dipilih tidak akan mengubah keadaan itu. Dengan demikian ia tidak merasa perlu memanfaatkan hak pilihnya. Jadi, “apatis” dalam pandangan ini tidak menunjuk pada rasa kecewa atau frustasi, tetapi malahan sebagai manifestasi rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.
Nah, itulah penjelasan dan ulasan tentang sifat dan definisi dari partisipasi politik. Terimakasih sudah berkunjung dan membaca artikel edukasi kami yang berjudul “Sifat dan Definisi Partisipasi Politik”. Nantikan kembali artikel artikel edukasi lainnya dari kami.
JURNALISCUN TAGS
Sifat Dari Partisipasi Politik
Definisi Dari Partisipasi Politik
Pengertian Partisipasi Politik
Ulasan dari Partisipasi Politik
Partisipasi Menurut Para Ahli
Pengertian dan Penjelasan dari Partisipasi Politik
