web portal pendidikan – Selamat pagi sobat jurnaliscun, salam sejahtera untuk kita semua. Nah kembali lagi dalam rutinitas saya sebagai seorang penulis web edukasi, dalam artikel kali ini saya akan membahas tema Regulasi dan Dinamika Pemilukada. Ada yang tau apa itu regulasi dan apa itu dinamika pemilukada ? Saya akan menjelaskan di paragraf berikutnya.

Regulasi dan Dinamika Pemilukada

A. Sekilas Tentang Praktik Pilkada Sebelum Amandemen UUD 1945

Pemilihan sistem pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional.

Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk didalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, hingga UU Nomor 22 Tahun 1999.

UU Nomor 5 Tahun 1974 merupakan undang undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, pemiliha Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan. Sementara menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat dari calon calon yang diajukan oleh DPRD.

DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Namun, sejak UU Nomor 1 Tahun 1957 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974, ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan, yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

  1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD
  2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
  3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

Di era Orde Baru, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, pilkada tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan (intervensi) elit politik di pusat atau lingkaran kekuasaan presiden. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 Kepala Daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD.

Hasil pemilihan lalu diajukan kepada pemerintah untuk diangkat. Pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah tidak terikat oleh hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD.

Dengan demikian, DPRD hanya sebagai pelaksana keinginan politik pemerintah pusat. Hal ini karena DPRD tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menentukan siapa yang harus menjadi kepala daerah, meski calon kepala daerah memperoleh suara terbanyak.

Regulasi dan Dinamika Pemilukada

Wewenang dan hak menentukan kepala daerah ada pada pemerintah pusat. Hal tersebut tidak terlepas dari langgam sistem pemerintahan yang lebih menekankan asas dekonsentrasi daripada desentralisasi.

Setelah reformasi bergulir, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung di mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat.

Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan Kepala Daerah. Rekrutmen kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik Kepala Daerah berdasarkan hasil prmilihan yang dilakukan oleh DPRD setempat.

Namun, sayangnya dalam banyak praktik pilkada yang dilakukan dibawah UU No. 22 Tahun 1999, peran besar yang dimiliki DPRD tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Justru pemilihan diwarnai oleh kecenderungan oligarki partai politik sehingga terjadi politisasi atas aspirasi publik.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan Kepala Daerah. Rekrutmen Kepala Daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD.

Bila dirumuskan dari berbagai aturan diatas, Pilkada telah dilakukan dengan tiga jenis sistem, yakni:

  1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat. Dipraktikan pada masa kolonial Belanda, Jepang, UU No. 22 Tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 junto Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.
  2. Sistem pemilihan perwakilan semu. Dipraktikkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974.
  3. Sistem pemilihan perwakilan. Dipraktikan pada UU Nomor 22 Tahun 1999.

Ketiga sistem diatas memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan atau pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Para kepala Daerah terpilih sangat tunduk pada pusat, dan sebagian besar Kepala Daerah terpilih teridentifikasi sebagai keluarga Kepala Daerah terdahulu.

Regulasi dan Dinamika Pemilukada

Dalam sistem pemilihan perwakilan semu juga ditemukan penyimpangan yang cukup menarik. Syaukani HR, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid menggambarkan situasi tersebut dengan rekrutmen politik lokal ditentukan sepenuhnya oleh orang Jakarta, khususnya pejabat Depdagri untuk pengisian jabatan Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala dinas provinsi. Sementara untuk jabatan Gubernur ditentukan oleh Depdagri, Markas Besar TNI, dan Sekretariat Negara.

Data depdagri tahun 1994 menunjukan, 127 orang (42,61%) dari seluruh bupati/walikota yang berasal dari ABRI, sedangkan yang berasal dari sipil berjumlah 171 orang (57,39%). Komposisi jumlah bupati/walikota dari ABRI semakin besar pada tahun tahun berikutnya dan mencapai puncak menjelang kejatuhan rezim Soeharto, di mana jumlahnya lebih besar dari jumlah sipil.

Di samping rawan politik uang, pemilihan dengan sistem demokrasi tidak langsung seringkali menghasilkan kepala daerah yang tidak populer dan tidak mengenal karakter dan potensi khas daerah. Banyak calon yang tidak dikenal luas oleh masyarakat. Akibatnya muncul penolakan yang luas bahkan di sejumlah daerah penolakan itu menimbulkan konflik/kekerasan vertikal dan horizontal.

Kuatnya kewenangan dan kedudukan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah cenderung menciptakan ketergantungan Kepala Daerah terhadap DPRD.

Dampaknya Kepala Daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kewenangan DPRD yang dapat melakukan penghentian dan pencopotan Kepala Daerah.

Selain itu, selama kurun waktu 1998-2002, terjadi enam kasus pemilihan Gubernur yang bermasalah dan sepuluh kasus pemilihan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang menyebabkan konflik politik. Konflik tersebut disebabkan oleh faktor;

  • Perbedaan penafsiran segi hukum atas hasil pemilihan
  • Adanya kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan sehingga menimbulkan protes
  • Hasil pemilihan dianggap cacat hukum
  • Isu politik uang
  • Penolakan hasil pemilihan karena calon diduga korupsi
  • Adanya intervensi elit pengurus pusat partai politik

Dalam hubungannya dengan pengisian jabatan Kepala Daerah, setidaknya terdapat beberapa kelemahan dari UU No. 22 Tahun 1999 yang menjadi dasar perubahan UU tersebut. Salah satunya praktik atas eksekutif di daerah.

Regulasi dan Dinamika Pemilukada

Kasus kasus pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD merupakan bukti atas besarnya dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh DPRD. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya ketentuan yang tegas atas penerapan pasal pasal pemberhentian kepala daerah yang dapat diterjemahkan sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.

Kasus Walikota payakumbuh dan Walikota Surabaya adalah contoh dari dominasi kekuasaan legislatif tersebut. Dominasi kekuasaan DPRD mengakibatkan Kepala Daerah melakukan tawar menawar politik guna mencari jalan “selamat” atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan yang disampaikan. Imbasnya money politic LPJ dalam berbagai bentuk menjadi fenomena yang semakin merisaukan.

Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, di mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih).

Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal untuk menentukan nasibnya sendiri.

Jika agenda desentralisasi dilihat dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka pilkada semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu.

Itulah penjelasan dari artikel Regulasi dan Dinamika Pemilukada. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, jika ada kritik dan saran yang membantu harap berkomentar dibawah ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport jurnaliscun dalam memberikan artikel artikel edukasi (pendidikan) yang bermanfaat, terus dukung kami untuk mencerdaskan anak bangsa.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com