Jurnaliscun.com – Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan ulasan tentang Rapor Merah Dana Politik, atau sering kita sebut money politik. Sesuai pembahasan tentang judul diatas, saya akan menjelaskan lebih lengkap apa sih Rapor Merah atau Rapor Buruk Dana Politik (money politik).
Link dapat diunduh di Rapor Merah Dana Politik.word

Merah. Begitulah Global Integrity Report (GIR) mencatat dana politik di Indonesia, terutama karena masalah akuntabilitas dana kampanye pesta demokrasi di negeri ini. Merahnya dana kampanye itu, masih menjadi salah satu yang membebani indeks integritas global Indonesia.

Rapor Merah Money Politik
Rapor Merah Dana Politik

Pada laporan GIR tahun 2009 lalu, secara keseluruhan Indonesia mendapatkan skor 74 dari skala 100 alias masuk kategori moderat. Dari 23 kategori yang dinilai, Indonesia merah pada tiga kategori. Selain dana politik, Indonesia juga merah pada akses kepada informasi dana pengelolaan keuangan (budget process).

Ada hal apa sehingga dana politik mendapat nilai merah ? Dalam penjelasannya yang singkat, GIR menyatakan Indonesia masih gagal menjatuhkan sanksi kepada partai dan kandidat yang melanggar batasan dana kampanye. Itulah yang membuat Indonesia mendapatkan skor di bawah 60 dalam hal dana politik, dan diberi tanda merah alias sangat lemah.

Skor Indonesia dalam hal dana politik ini belum beranjak dibanding laporan GIR sebelumnya, yang juga masih mendapat skor dibawah 60. Meski demikian, terlihat ada perbaikan. Pada 2004, skor Indonesia masih 39, sedangkan pada 2009 telah menjadi 48.
Selain Indonesia yang juga masih mendapat tanda merah dalam pendanaan (dana) politik antara lain India, Brasil, Chille, Filiphina, dan sejumlah negara lainnya.

Dalam soal dana politik, kelemahan Indonesia dikonfirmasi pula oleh berbagai penelitian lain. Antara lain penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI). dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

Riset ICW menemukan bahwa laporan dana kampanye yang disampaikan partai politik pada 2009 lalu, belum dapat dikatakan layak. Antara dana yang dilaporkan ke auditor dan dana aktual yang digunakan partai untuk berkampanye, masih terdapat selisih yang cukup “mengesankan”.

Sudah demikian, UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif juga masih memberi ruang besar bagi mengalirnya dana atau uang haram untuk mendanai kampanye politik. Antara lain, karena tidak adanya batasan sumbangan dari partai dan kandidat untuk mendanai kampanye, serta kurang rincinya aturan sumbangan dari pihak lain (per seorangan dan perusahaan/badan hukum swasta).

Masalah itu masih diperparah kelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan. Selain itu, audit dana dana kampanye pun tidak menukik, alias hanya formal – prosedural belaka. Sehingga berbagai penyimpangan dana kampanye pun banyak yang lolos dari jerat.

Banyaknya dana dana siluman yang menggelontor di partai merupakan skandal. Tapi, inilah uniknya Indonesia. Skandal-skandal tersebut berhenti menjadi fakta sosiologis belaka. Tak kunjung diusut secara hukum. Padahal, skandal skandal yang berhubungan dengan dana kampanye itu, diduga juga terefleksi pada berbagai kasus besar di Tanah Air, sejak kasus Bank Bali hingga Bank Century.

Contoh Presiden Dihukum
Contoh Salah Satu Presiden Dihukum

Presiden pun di Hukum

Skandal penyimpangan dana kampanye, terjadi pula di belahan dunia lain. Sebagian berhasil diusut dan diadili. Skandal skandal itu pula yang memicu sejumlah negara melakukan reformasi aturan main pemilu, dengan menutup lubang lubang penyimpangan dana kampanye.

Di Korea Selatan, misalnya, skandal dana kampanye politik, membuat dua mantan presiden negeri gingseng itu diadili dan dipenjara, yaitu Roh Tae Woo dan Chun Doo Hwan. Roh dipidana karena menerima 650 juta dollar AS dari chaebol (sebutan konglomerat Korea). Sebanyak 274 dollar AS dari dana itu, mengalir ke partainya. Sementara Chun Doohwan dipenjara karena menerima 1 milliar dollar AS.

Buntut dari kasus ini, banyak hal yang kemudian berubah sejak 1993, hubungan mesra pebisnis besar dengan partai berkuasa berantakan. Undang Undang Keuangan Partai kemudian diterbitkan, yang mengatur berbagai hal, seperti besar donasi kepada partai, dan subsidi dari negara kepada partai. Hasil dari reformasi itu pada 2009 lalu, Global Integrity Report mencatat skor dana pollitik Korea Selatan sebesar 84 atau kuat, mengalahkan negara negara demokrasi mapan.

Di Jepang, skandal dana kampanye politik telah membuat sejumlah perdana menteri mundur. Buntutnya, pada awal 1990an, UU Kontrol Keuangan Partai direvisi. Perusahaan tak lagi dibolehkan memberikan dana langsung kepada caleg, tapi dana tersebut harus melalui partai. Selain itu, sumbangan yang nilainya di atas 500 dollar AS, harus dilaporkan.

Kuasa Pemodal
Kuasa Pemegang Modal

Kuasa Pemodal

Banyaknya lubang dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, dinilai ICW telah memungkinkan mengalirnya dana haram (uang haram) para cukong ke pundi pundi dana kampanye politik. Bahkan pendanaan kampanye itu menurut ICW dalam Korupsi Pemilu di Indonesia dikuasai oleh pemodal.

ICW menegaskan fenomena partai politik dan kandidat dikuasai oleh pengusaha sudah bukan barang baru di Indonesia. Sejumlah partai besar terbukti memang menjadikan pengusaha kaya sebagai elite partai karena tingginya kebutuhan untuk membiayai aktivitas partai. Fenomena ini dapat menyebabkan partai terkooptasi, dan menghancurkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis di internal partai. Kontrol konstituen terhadap partai pun menjadi tak mungkin dilakukan, bila isunya bertentangan dengan kepentingan cukong.

Buntutnya, terbentuklah kemudian rezim oligarkis yang berisi jalinan kepentingan bisnis bercampur dengan kepentingan politik. Pamrih politik pemodal itu, antara lain lewat back up kepentingan bisnis. Kekuatan politik yang mengontrol birokrasi, kemudian memberi keleluasaan bagi pemenangan proyek proyek. Pada pemilu berikutnya, para pemodal ini kembali mengucurkan dana kampanye, dan seterusnya.

Tanpa aturan main yang kuat juga penegakkan hukum yang keras seperti di Jepang dan Korea. Lingkaran setan korupsi itu akan sulit diputus. Dan, pesta demokrasi hanya akan menjadi pesta para bandit.

Transparansi Dana Politik di 118 Negara

Bagaimana transparansi dana kampanye di berbagai negara ? Berikut survey yang pernah dilakukan oleh International Foundation for Electrocal System (IFES), yang dimuat dalam buku Money in Politics Handbook (2003).

  • Transparansi Tinggi
    Armenia, Australia, Brasil, Kanada, Denmark, Yunani, Lithunia, Selandia Baru, Filipina, Rusia, Thailand, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat.
  • Transparansi Sedang
    Argentina, Azerbajian, Belgia, Bosnia, and Herzegovina, Kolombia, Cheska, Prancis, Jerman, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lesotho, Makedonia, Moldova, Belanda, Norwegia, Papua Nugini, Polandia, Rumania, Singapura, Slovakia, Korea Utara dan Tanzania.
  • Transparansi Rendah
    Austria, Bangladesh, Barbados, Belarusia, Bolivia, Bostwana, Bulgaria, Chille, Kosta rika, Ekuador, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Israel, Jamaika, Kenya, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Maroko, Namimbia, Nikaragua, Nigeria, Peru, Spanyol, Taiwan, Trinidad dan Tobago.
  • Tak Terungkap Secara Publik
    Aljazair, Republik Afrika Tengah, Republik Dominika, Finlandia, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Lebanon, Malaysia, Maldives, Niger, Panama, Paraguay, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Turki, Venezuela.
  • Tak Terungkap
    Albania, Angola, Antiqua and Barbuda, Bahamas, Belize, Kroasia, Dominika, El Salvador, Fiji, Grenada, Kiribati, Madagaskar, Malawi, Mozambique, StKitts and Nevis, St Lucia, St vincent and the Grenadines, Samoa, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Zambia.
Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com