web portal pendidikan – Selamat siang sob, kali ini kita akan melanjutkan artikel yang sebelumnya. Artikel kali ini akan saya bahas tentang prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Untuk informasi selengkapny dapat kalian simak dalam artikel berikut ini.

Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip prinsip yang mendasar) dalam suatu aturan hukum.

Menurut Paul Scholten, asas asas hukum berperan sebagai pikiran pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang undangan (hukum positif) dan putusan hakim.

Asas asas hukum dapat dikatakan sebagai meta- kaidah yang berisi ukuran atau nilai yang memiliki fungsi untuk merealisasikan nilai nilai tersebut sebanyak mungkin dalam hukum positif dan dalam penerapannya.

Walaupun proses mewujudkannya tidak mudah, tetapi harus menjadi jiwa dari suatu hukum positif. Asas asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip prinsip dasar hukum.

Pengaturan terhadap HKI berlandaskan pada prinsip prinsip dasar atau asas asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas asas tersebut berisi nilai nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal pasal dalam undang undang HKI dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang undang tersebut.

[wpspoiler name=”Baca Juga” open=”true” style=”wpui-green”]Landasan teori Hak Kekayaan Intelektual
Teori Hak Kekayaan Intelektual
Macam macam pendekatan dalam penelitian hukum[/wpspoiler]

Menurut Wu. H, prinsip prinsip hukum universal dari perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

  • Prinsip dasar yang diterapkan pada apa, mengapa dan bagaimana suatu sistem hukum HKI akan dibangun. Termasuk dalam kelompok ini adalah prinsip kedaulatan, prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, prinsip pengembangan bersama, prinsip kerjasama internasional dan prinsip keadilan.
  • Prinsip prinsip terkait eksistensi sistem hukum dan kemampuan penegakannya. Termasuk dalam kelompok ini antara lain, prinsip perlakuan nasional, prinsip standar minimum, prinsip kebebasan (hak kekayaan industri), prinsip perlindungan independen (hak cipta), prinsip yang melaksanakan paten.

Michael Blakeney dengan mengacu pada ketentuan TRIPs Agreement berpendapat prinsip prinsip dasar perlindungan HKI, terdiri dari prinsip minimum standard, national benefit from the agreement, effect of existing IPR convention, technologu transfer dan public interest.

Ada 6 Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual

TRIPs Agreement menyatakan ada 6 prinsip dasar hak kekayaan intelektual, yaitu: prinsip standar minimum, national treetment, most favoured national treatment, teritorialitas alih teknologi dan kesehatan masyarakat dan kepentingan publik lain.

Berangkat dari pendapat tersebut, beberapa prinsip universal perlindungan HKI dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invansi orisinil (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada.

Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari hukum kekayaan intelektual. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar.

Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar si pencipta, pendesain ataupun inventor memperoleh hasil atau kompensasi yang layak secara sosial maupun secara ekonomi.

2. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima hak kekayaan intelektual dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunialisme).

3. Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum hak kekayaan intelektual atau HKI harus mampu melindungi kepentingan si pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.

Hak kekayaan intelektual jug tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

4. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyannya.  Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaanya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

5. Prinsip Teritorialitas

Walaupun prinsip national treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dn yurisdiksi masing masing negara.

Disepakatinya WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Hak kekayaan intelektual secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

6. Prinsip Kemanfaatan.

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat.

Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia banyak tidak layak diberi perlindungan hukum.

Sesuai ketentuan Article 7 TRIPs Agreement, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dn penggunannya.

Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

Itulah penjelasan dari artikel prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi pengembangan artikel ini lebih lanjut.

Oke, cukup sekian pembahasan dari hak kekayaan intelektual ini. Terima kasih sudah berkunjung dan membaca. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com