Web portal pendidikan – Hasil kiriman opini dengan judul perpustakaan merupakan kultur pendidikan demokrasi indonesia disampaikan dan dikirimkan langsung melalui email kami redaksi@belapendidikan.com.
Pendahuluan
Kemajuan peradaban manusia dari zaman ke zaman mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Diawali dengan mengenal tulisan, kemudian berlanjut mengenal baca tulis itu sendiri. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah perpustakaan mulai berdiri yakni pada saat manusia mulai mengenal baca tulis.
Dari sini kemudian dibutuhkan pengelolaan yang terstruktur dan kompleks untuk berbagai jenis media rekam pengetahuan yang dibuat. Untuk itulah, perpustakaan di bangun sebagai wadah untuk menampung media rekam pengetahuan tersebut serta mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga meningkatkan mutu pendidikan bangsa.
Seiring dinamisnya perkembangan dunia, perpustakaan di era modern ini mengalami banyak tantangan tersendiri karena perpustakaan saat ini sudah berkembang sesuai tuntutan pemustaka yang serba instan. Sehingga perpustakaan harus dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Belum lagi dengan infrastruktur perpustakaan yang belum dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena akses yang sulit serta koleksi yang kurang memadai.
Sedangkan fungsi perpustakaan itu sendiri adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sayangnya, kebermanfaatan perpustakaan belum mendarah daging di masyarakat. Sehingga, masyarakat menganggap perpustakaan sebagai gudang buku bahkan lebih parah lagi oleh oknum tertentu dijadikan sebagai alat politik dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah.
Sangat disayangkan jika kemudian perpustakaan beralih fungsi menjadi bagian dalam politik khususnya pilkada. Lama kelamaan perpustakaan ini akan kehilangan jati diri sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia karena telah di anulir oleh pihak tertentu dijadikan sebagai alat politik. Sehingga, perpustakaan tersebut tidak bersifat netral sebagai alat pendidikan yang akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Namun, perpustakaan di era modern ini harus menjadi alat kontrol politik di pemerintahan yang sedang berlangsung.
Perpustakaan Sebagai Alat Politik Pilkada
Berbicara tentang politik semua orang pasti mengaitkan dengan sesuatu yang negative seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kecurangan, golongan putih, kekuasaan, kemiskinan. Begitulah paradigma sebagian rakyat Indonesia yang awam tentang politik itu sendiri.
Peristiwa ini merupakan hal yang wajar di kalangan rakyat Indonesia, karena memang sebenarnya politik di Indonesia semakin buruk. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat itu sendiri pada pemerintah semakin menurun. Ini terjadi akibat kasus-kasus yang dialami oleh politikus seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ini sangat berbeda sekali dengan image yang dibangun oleh perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan memiliki image yang sangat baik di mata masyarakat. Baik itu sebagai sumber pembelajaran untuk menambah ilmu dan pengetahuan maupun aktifitas lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti tertuang dalam pasal 43 tahun 2007 pasal 3 bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Ini menjadi dalil yang kuat betapa pentingnya perpustakaan untuk keberlangsungan pendidikan termasuk perpustakaan daerah yang menjadi pioneer yang sangat penting dalam memajukan pendidikan yang cakupannya cukup luas yaitu provinsi.
Seiring berjalannya waktu image yang dibangun dalam politik dan perpustakaan sendiri sangat bertolak belakang. Namun, pada praktiknya rakyat sendiri malah lebih tertarik membahas isu politik yang terjadi dibandingkan dengan mempelajari politik tersebut di perpustakaan karena sudah tentu banyak buku yang mempelajari politik tersebut.
Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman perpustakaan juga telah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah setempat. Sehingga perpustakaan sendiri mempunyai tempat di hati para pengunjung karena perpustakaan sendiri mulai mengemas dirinya menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan fasilitas yang sangat edukatif serta canggih.
Jadi, perspektif atau paradigm masyarakat tentang perpustakaan bukan tempat gudang buku yang membosankan tetapi tempat bermain atau tempat liburan anak di hari minggu yang tentu sangat edukatif sekali.
Pamor perpustakaan yang sudah meningkat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Mereka mulai melakukan langkah politik terhadap perpustakaan. Langkah politik disini seperti menyumbangkan buku dan sejenisnya ke perpustakaan dan anehnya itu dilakukan ketika pilkada, kemudian menempelkan poster, banner, spanduk tentang pilkada di perpustakaan.
Bahkan mungkin sumbangan dalam bentuk materil. Sangat disayangkan kegiatan amal tersebut hanya dilakukan ketika menginjak pesta demokrasi tersebut. Sehingga, perpustakaan ini dijadikan sebagai alat politik tersebut. inilah yang sangat memprihatinkan tentang demokrasi di negeri ini.
