Pengertian Pajak dan Hukum Pajak Secara Lengkap

oleh
Pengertian pajak dan hukum pajak secara lengkap
Pengertian pajak dan hukum pajak secara lengkap

C. Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah hukum fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Kata “fiscal” berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang.

Istilah atau kata lain untuk Kas Negara sekali kali bukan fiscus melainkan “aerarium”. Sekarang istilah fiskal dimaksudkan adalah Kas Negara. Kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka fiscus disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan negara, yang sekarang lazim disebut Administrasi Pajak.

Pengertian Fiskal dengan Pajak sedikit berbeda. Kata Fiskaliteit berarti memasukan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara termasuk denda dan sitaan, sedangkan pajak mempunyai tugas lain yakni disamping mengisi kas negara, juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial, ekonomi/keuangan, politik dan kebudayaan.

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan :

  1. Siapa siapa wajib pajak (subyek pajak)
  2. Obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak)
  3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
  4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak
  5. Cara penagihan pajak
  6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara (hukum Administrasi Negara). Ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara.

Hukum Pajak Mempunyai Hubungan Erat Dengan Hukum Lain

Hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan bidang hukum lain, seperti hukum perdata dan pidana. hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata merupakan hubungan timbal balik, karena hukum pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam hukum perdata.

Pendapat lain mengatakan bahwa, hubungan antara hukum perdata dengan hukum pajak terlihat dalam hal :

Hukum perdata merupakan hukum umum dan hukum pajak merupakan hukum khusus. Hukum pajak sebagai hukum khusus harus mendapat perlakukan utama mengenai suatu hal dari hukum perdata sebagai lex generalis.

Hukum pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum pidana dengan jelas terlihat dalam pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berbunyi : “Ketentuan dari perbuatan dalam bab ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang undangan lain, kecuali ada undang undang atau ordonansi menentukan lain.

Terima kasih telah membaca tulisan dengan judul pengertian pajak dan hukum pajak secara lengkap. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com