Pengertian Pajak dan Hukum Pajak Secara Lengkap

oleh
Pengertian pajak dan hukum pajak secara lengkap
Pengertian pajak dan hukum pajak secara lengkap

B. Definisi Pajak

Terdapat berbagai ragam / mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Di antara pendapat para sarjana tersebut, beberapa diantaranya masih mendukung pernyataan ahli :

1. Prof.Dr.PJA. Adriani, Beliau memberikan definisi pajak yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi pajak tersebut adalah bahwa Adriani memasukan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu “species” ke dalam genus pungutan (iuran).

Jadi pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud pungutan disini adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma norma yang ditetapkan olehnya.

Pungutan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

  • Pajak
  • Restribusi

2. Prof.Dr.MJH, Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual.

Definisi diatas hanya menonjolkan fungsi budgeter dari pajak, sedang fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi regulerend (mengatur).

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dan kerjasama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan.

Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang undang, yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka undang undang menunjukan cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak mengenai pajak saja.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan diatas, maka Unsur Unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

  1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
  2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib.
  3. Perpindahan ini berdasarkan undang undang yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum
  4. Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk.
  5. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk retribusi.

Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com