web portal pendidikan – pasti banyak sobat sekalian yang ingin tahu apa pengertian dan tahapan kebijakan publik itu. Bagaimana cara mengetahuinya ? Nah disini saya akan menjelaskan kebijakan publik itu apa ? dan tahapan tahapan yang dilakukan untuk membuat suatu kebijakan publik.
Pengertian dan Tahapan Kebijakan Publik
Pengertian dari kebijakan publik adalah
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dalam artian pemerintah dalam ruang lingkup lingkungan tertentu dimana tersedia hambatan-hambatan (kesusahan-kesusahan) serta kemungkinan atau peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan supaya berguna dalam menanggulanginya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7).
Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang rumit dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, tergolong keputusan-keputusan untuk tak bertindak, yang dibangun oleh badan/kantor pemerintah.
Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan disahkan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan dan dibangun oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3).
Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2003:132), dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaaku kebijakan, kebijakan publik serta lingkungan kebijakan yang semuanya itu saling terhubung serta terkait. Ilustrasi elemen kebijakan publik dapat kita lihat di bawah ini:

Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah arah perbuatan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menanggulangi sebuah persoalan (Winarno, 2002:16). Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya wajib mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190):
Kebijakan rutin mempunyai tujuan alias berorientasi pada tujuan tertentu.
Kebijakan berisi perbuatan alias pola perbuatan pejabat-pejabat pemerintah.
Baca artikel lainnya yang berkaitan dengan kebijakan publik : Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan adalah apa yang sangatlah dilakukan oleh pemerintah, serta bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
Kebijakan publik bersifat positif (adalah perbuatan pemerintah tentang sesuatu persoalan tertentu) serta bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tak melakukan sesuatu).
Kebijakan publik (positif), rutin berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Bentuk-bentuk Kebijakan Publik
Kebijakan publik bisa dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan, 2003:2):
a. Kebijakan Publik Makro
Kebijakan publik yang bersifat makro alias umum atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (b). Undang-Undang alias Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (c). Peraturan Pemerintah (d). Peraturan Presiden (e) Peraturan Daerah. Dalam mengimplementasikannya, kebijakan publik makro bisa langsung diimplementasikan.
b. Kebijakan Publik Meso
Kebijakan publik yang bersifat meso atau bisa dikatakan yang bersifat menengah yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini bisa berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama SKB antar- Menteri, Gubernur serta Bupati dan Walikota.
c. Kebijakan Publik Mikro
Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan alias implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini umpama peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati serta Wali kota.
Pengertian dan Tahapan Kebijakan Publik
Tahapan yang dilakukkan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Bagian-tahap ini dilakukan supaya kebijakan yang dibangun bisa mencapai tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2007: 32-34):
a. Penyusunan Acara
Penyusunan acara adalah sebuah fase serta proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah mempunyai ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai persoalan publik serta prioritas dalam acara publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) tak jarang disebut juga sebagai persoalan kebijakan (policy problem). Penyusunan acara kebijakan wajib dilakukan berdasarkan tingkat urgensi serta esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.
b. Formulasi Kebijakan
Persoalan yang telah masuk dalam acara kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Persoalan-persoalan tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pembagian persoalan yang paling baik. Pembagian persoalan tersebut berasal dari beberapa pilihan pilihan kebijakan yang ada.
c. Adpilihan Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Apabila perbuatan legitimasi dalam sebuah tatanan masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara bakal mengikuti arahan pemerintah.
d. Implementasi Kebijakan
Dalam bagian implementasi kebijakan bakal menemukan akibat serta kinerja dari kebijakan tersebut. Disini bakal ditemukan apakah kebijakan yang dibangun mencapai tujuan yang diinginkan apa tidak.
e. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi alias pekualitasan kebijakan yang menckup substansi, implementasi serta akibat. Dalam faktor ini, evaluasi dipandang sebagai sebuah kegiatan kegunaan onal. Artinya, evaluasi kebijakan tak hanya dilakukan pada bagian akhir saja, melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi bagian perumusan persoalan-persoalan kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan persoalan kebijakan, implementasi, maupun bagian akibat kebijakan.
Itulah penjelasan dari artikel Pengertian dan Tahapan Kebijakan Publik. Jika merasa artikel tersebut kurang lengkap, sekiranya anda dapat melakukan sanggahan atau tanggapan di kolom komentar pada bagian bawah artikel ini. Lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum wr.wb.
biasanya perencanaan dan segala macam sudah dibuat tapi pada implementasinya tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan.. itu kenapa ya min?
saya jadi tau nih mas, apa tahapan tahapan dari kebijakan publik
saya jadi mengerti nih tahapan tahapan yang dilakukan pemerintah kita (indonesia) dalam melakukan suatu proses dari kebijakan yang dibuat