web portal pendidikan – Selamat pagi sobat belapendidikan, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Dengan pembahasan itu kami beri judul Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen. Untuk lebih jelasnya silahkan anda simak ulasan nya sebagai berikut.

PENGERTIAN DAN LUAS CAKUPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Karena itu, berbicara tentang pengertian dan luas cakupan perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
  • Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen pelaku usaha karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat didalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama, karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, beberapa persoalan yang timbul menyangkut bahan baku proses produksi, desain, dan sebagainya yang berhubungan dengan menghasilkan produk.

Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang barang dan atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

Umumnya produsen pelaku usaha membuat atau menetapkan syarat syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak produsen pelaku usaha barang dan jasa.

Biasanya syarat syarat perjanjian itu telah tertuang dalam formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang dicetak sedemikian rupa sehingga kadang kadang tidak kebaca dan sulit dimengerti.

Tanggung Jawab Produk (Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen)

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk.

Oleh sementara penulis asing, perlindungan konsumen pada aspek pertama disebut dengan product liability dalam bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab produk.

Tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian, baik kerugian materil maupun imateril yang diderita konsumen akibat memakai atau mengonsumsi produk yang cacat dihasilkan dan atau di perdagangkan produsen pelaku usaha. Personal injury yang disebutkan oleh Razkowski menunjuk pada kerugian berupa sakit, cacat, atau meninggal, sedangkan property damaged menunjuk pada kerugian berupa kerusakan barang atau harta benda.

Uraian diatas menunjukan bahwa tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen. “Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen”

Standar Kontrak (Perjanjian Standar, Perjanjian Baku)

Aspek kedua dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang pemakaian standar kontrak dalam hubungan antara produsen pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (draft) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak.

Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang bersifat subjektif seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya.

Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian (term of conditions) sudah tertulis lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian baku). Istilah ini menunjuk pada syarat syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.

Mengapa timbul praktik standar kontrak ? Kiranya tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mendukungnya. Diperkirakan semata mata untuk menghemat waktu dan uang sehingga menghindari negosiasi yang berlarut larut. Disadari bahwa untuk mencapai kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi.

Negosiasi yang berlarut larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak, biasanya pihak prinsipal yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan (hukum) yang bertugas untuk menyusun syarat syarat perjanjian (term of conditions) tersebut.

Dilihat dari segi kewenangan menetapkan syarat syarat perjanjian, standar kontrak dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu standar kontrak publik dan standar kontrak privat. Standar kontrak publik adalah jenis standar kontrak yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya perjanjian (akta) pelepasan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Disini terkandung maksud pemerintah untuk memberi keseragaman dalam perjanjiannya di samping berupaya untuk melindungi pihak pihak dari kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan dari pihak lain. Jenis lainnya adalah standar kontrak yang dibuat oleh badan/korporasi itu sendiri, misalnya perjanjian kredit bank, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.

Praktik penggunaan standar kontrak ini kemudian menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keadilan yang dicerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi, yaitu mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa standar kontrak ini merupakan perjanjian paksa, misalnya Pitlo. Bahkan, menurut Sluiter, standar kontrak ini bukanlah perjanjian sebab disini pengusaha berkedudukan sebagai pembuat undang undang swasta.

Ambil contoh perjanjian standar yang berlaku di kalangan perbankan. Kalau diamati klausula klausula perjanjiannya, akan ditemukan banyak yang mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak kewajiban pihak nasabah. Di antaranya, ada klausula yang berisikan kewenangan mutlak pada bank, yaitu bahwa bank dapat mengubah tingkat suku bunga sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan demikian, konsumen jasa perbankan, baik dalam kedudukannya sebagai deposan maupun debitur perlu dilndungi haknya dari kemungkinan tindakan tindakan pihak perbankan yang dapat merugikan mereka.

Sama seperti tanggung jawab produk, persoalan standar kontrak ini pun merupakan bagian dari persoalan perlindungan konsumen.

Nah itulah penjelasan dari artikel “Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen.” Terima kasih sudah mengunjungi dan membaca artikel kami diatas. Dan nantikan kembali artikel artikel edukasi lainnya dari kami.

 

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com