Web portal pendidikan – Selamat pagi sob, kali ini saya masih akan membahas tentang asuransi. Judul kali ini yaitu “pengaturan asuransi. Untuk lebih lengkapnya dapat kamu baca dalam artikel berikut ini.

Pengaturan Asuransi

Berbicara mengenai asuransi maka erat kaitannya dengan hukum perdata dengan segala ciri cirinya. Dengan adanya Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi sebagai sebuah unit kegiatan usaha atau bisnis juga dapat diatur.

1. Pengaturan Asuransi dalam K.U.H. Perdata

Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak.

Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dalam hal ini maka selain yang diatur secara khusus dalam KUHD, sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan untuk asuransi diatur dalam KUHPerdata.

a. Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian

Terkait mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 dinyatakan ada empat buah syarat sah perjanjian, yakni.

  • Sepakat mereka yang mengikatkan diri
  • Kecakapan untuk membuat perikatan
  • Suatu hal tertentu
  • Untuk sebab yang halal

b. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdata yang menyatakan:

Suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup;perjudian dan pertaruhan.”

Terkait dengan bunyi pasal di atas, asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung untungan seperti perjudian. Karakteristik perjanjian untung untungan adalah berdasarkan kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif dengan tujuan utama hanya kepentingan keuangan, padahal perjanjian asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu memperalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap di posisi yang sama.

Baca : Perbedaan Asuransi Dengan Judi

2. Pengaturan Asuransi dalam KUH Dagang

Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam Pasal 246 memberi definisi asuransi adalah:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

a. Pengolahan dan jenis jenis Asuransi

Dalam Pasal 247 KUH Dagang, asuransi dapat termasuk pada

  • Bahaya kebakaran
  • Bahaya bahaya yang mengancam hasil hasil pertanian yang belum panen
  • Jiwa seseorang atau lebih
  • Bahaya laut dan perbudakan
  • Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai sungai dan perairan darat.

Dari pelbagai macam asuransi yang disebutkan dalam hukum Dagang, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut;

  • Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian.
  • Asuransi jiwa
  • Asuransi pengangkutan laut, darat, sungai

Berdasarkan jenis jenis asuransi yang ada di KUH Dagang, asuransi lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian saja. Padahal telah terdapat jenis produk asuransi yang memerlukan pengaturan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, hingga asuransi penerbangan yang belum diatur dalam KUH Dagang.

Akan tetapi di dalam KUH Dagang juga terdapat kemungkinan asuransi yang lebih luas seperti bunyi di dalam Pasal 268 KUH Dagang.

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang Undang.”

Dilihat dari penjelasan Pasal 268 KUH Dagang, definisi tersebut tidak lagi cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat saat ini karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang.

Batasan atas objek asuransi yang ada di dalam Pasal 268 KUH Dagang meliputi objek asuransi atau kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang. Dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri asuransi.

undang undang pengaturan asuransi
Undang undang pengaturan asuransi Dalam KUHPerdata

3. Pengaturan Asuransi Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Kebutuhan akan asuransi yang makin berkembang dari zaman ke zaman memerlukan aturan yang makin dapat mencakup kebutuhan pengaturan asuransi secara keseluruhan . Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi titik perkembangan pengaturan terkait dengan perasuransian yang semakin hari semakin dibutuhkan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberi pengertian asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut.

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.”

Sebagai sebuah bisnis, pengaturan asuransi dalam undang undang ini masih mengacu terkait bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, tidak dapat dipungkiri merupakan penyempurnaan definisi yang ada di dalam KUH Dagang.

Itulah penjelasan dari artikel Pengaturan Asuransi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membantu sangat kami harapkan yang sebesar besarnya demi pengembangan artikel ini lebih lanjut.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com