Jurnaliscun.com – Selamat siang sobat jurnaliscun. Kali ini saya akan membuat sebuah postingan edukasi yang berjudul Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat. Semoga artikel yang satu ini dapat bermanfaat buat pengunjung setia jurnaliscun.com.

Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat
Penegakan Hukum Yang Bobrok di Indonesia

1. Perkembangan Hukum dan Negara

Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebai
knya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Artikel ini dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan organisasi negara, oleh karena itu disini dapat diamati bagaimana hukumnya serta bagaimana ia dijalankan.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang moderen. Modernitas tersebut tampak dalam ciri cirinya yang berikut :

  • Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembukaan undang undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam undang undang dasar.
  • Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan dapat juga disimpulkan dari kata kata dalam Undang Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik hukum moderen yang dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari peraturan peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan peraturan tersebut lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama diterapkan terhadap anggota anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah, kelamin. Apabila diakui adanya perbedaan, hukum bukan suatu yang disebabkan oleh kualitas instrinsik, seperti antara bangsawan dan budak antara kaum brahma dan kelas yang lebih rendah, melainkan disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil karya yang didapat oleh seseorang dalam kehidupan keduniaan.
  • Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari Repelita Repelita terdahulu.
Sesudah melakukan indentifikasi, adalah layak sekali apabila memperhatikan bagaimana hukum modern berkembang sampai dengan keadaannya sekarang ini. Dalam rangka mengamati perkembangan hukum modern, akan dibicarakan hubungannya dengan perkembangan negara modern. Sebagai kerangka acuan dipakai perkembangan sebagaimana terjadi di Eropa daratan, dan karena itu bersifat perbandingan.
Pembentukan negara yang modern merupakan suatu proses banyak memberikan pelajaran tentang bagaimana masyarakat diorganisir dan mendapat banyak informasi tentang bagaimana keadaan serta peranan hukumnya, termasuk didalamnya masalah penegakan nya. Proses tersebut dapat dilihat sebagai suatu peristiwa diferensiasi kelembagaan yang menunjukan bagaimana fungsi fungsi utama dalam masyarakat tampil ke depan sepanjang berlangsungnya proses pembentukan tersebut. Disitu akan terlihat terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat, melalui berbagai elaborasi terhadap fungsi fungsi tersebut di atas.
Gianfranco Poggi membagi proses pembentukan tersebut ke dalam tahap tahap sebagai berikut:
1. Feodalisme
2. Standestaat
3. Absolutisme
4. Masyarakat Perdata
5. Negara konstitusional.
(Poggi, 1978; Roberto Mangabeira Unger membagi dalam tahap tahap: (1) Masyarakat Eropa Aristokratis; (2) Masyarakat liberal dan (3) Masyarakat Pasca Liberal – Unger 1976).
Feodalisme atau masyarakat feodal dapat dilukiskan sebagai suatu komunitas yang bersendikan hubungan khusus antara yang dipersatukan dan abdinya. Feodalisme timbul karena terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan.
2. Pola-pola Penyelenggaraan Hukum dalam Hubungan dengan Tahap-tahap Perkembangan Hukum
Sesudah membicarakan tahap tahap perkembangan hukum, maka sekarang beralih kepada pembicaraan mengenai penyelenggaraan hukum pada tahap tahap perkembangan tersebut. Untuk ini, maka akan dipakai sistematisasi permasalahan sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber (Hunt, 1978; 93-133; Weber, 1954)
Menurut Weber, kecenderungan umum dalam perkembangan hukum modern adalah untuk menjadi makin rasional. Secara teoritis, perkembangan tersebut melalui tahap tahap sebagai berikut.
  1. Pengadaan hukum melalui pewahyuan secara kharismatik. Dalam istilah weber, pengadaan hukum tersebut terjadi melalui apa yang disebutnya law prophets. Weber berpendapat bahwa cara pengadaan hukum seperti inilah, yaitu melalui Law prophets, yang benar benar dapat disebut sebagai pengadaan hukum, bagaimanapun orisinilnya tetaplah bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya.
  2. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal honoratiores, yaitu penciptaan hukum oleh para Kautelarjuristen. Cara tersebut mengandung suatu seni dan keterampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum.  Terlihat pada tahap ini, Weber hendak menunjuk pada pengadaan hukum yang tidak begitu saja jatuh dari keadaan entah berantah, seperti pada tahap terdahulu, melainkan hukum yang tercipta melalui tekhnik tekhnik dan keterampilan tersendiri.
  3. Pembebanan hukum oleh kekuatan kekuatan sekular atau teokratis.
  4. Tahap yang terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional oleh orang orang yang mendapat pendidikan hukum dengan cara cara ilmiah dan logis formal.
Dari perspektif tersebut, perkembangannya dapat diuraikan sebagai berikut: dimulai dari munculnya melalui prosedur hukum yang primitif, berupa gabungan dari formalisme yang magis dan irasionalitas yang terjadi melalui perwahyuan, perkembangan tersebut bergerak kearah cara cara yang makin spesialistis dan sistematisasi logis rasional untuk kemudian melalui cara cara penyelenggaraan hukum yang teokratis dan patrimonial yang berkecenderungan substantif dan informal dicapai tahap terakhir, yaitu sublimasi logis dan pendeduksian secara kuat seraya mengembangkan prosedur yang bersifat semakin teknis rasional.
 
3. Pola Pola Penegakan Hukum: Modern dan Sederhana
Dari uraian di muka dapat diketahui, penegakan hukum erat kaitannya dengan peringkat perkembangan dari pengorganisasian sosial oleh Weber disebut dengan istilah dominasi. Cara cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraanya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula. Agar suatu cara penegakan hukum dapat dijalankan, dibutuhkan berbagai kelengkapan sosial tertentu. Hubungan tersebut dengan jelas terbaca dari kata kata Weber, pada waktu berbicara mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum. Hukum modern yang memiliki ciri ciri formal rasional hanya dapat terjadi karena dukungan dari mesin administrasi yang menjadi semakin rasional. Dengan perkataan Lain perkembangan tersebut tidak akan terjadi apabila masyarakat masih hidup di bawah bentuk dominasi yang tradisional atau kharismatis.
Suatu pembedaan secara dikonomis oleh Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara cara penegakan hukumnya sendiri sendiri ( Hart, 89-96). Hart mengenali kedua masyarakat tersebut melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu didasari pada primary rules of abligation dan pada secondary rules of obligation. Pada sistem yang pertama belum dijumpai adanya pembedaan secara fungsional dari penyelenggaraan tatanan normatif di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dari masyarakatnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, uraian Hart akan diturunkan dalam bentuk mattriks.
Apabila cara cara penegakan hukum hendak diterapkan juga pada masyarakat yang memiliki jangkauan wilayah dan permasalahan sosial, ekonomi, politik yang luas dan besar, maka tentunya justru kekacauanlah yang akan terjadi. Pada masyarakat yang berupa komunitas kecil dengan hubungan yang intim atau berupa kelompok kekerabatan, maka pengetahuan dan pengelana mengenai kaidah kaidah hukum dianggap sudah menjadi bagian dari sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat pada umumnya.
Salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya, seperi dapat disimak pada matrik tentang Weber di muka, maka birokrasi merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara rasional. Rasionalisasi dalam pengelolaan masyarakat menjurus kepada diferensiasi dan spesialisasi fungsi fungsi penegakan hukum, yang pada gilirannya menyebabkan dibentuknya badan badan khusus, seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya.
Pola penegakan hukum birokratis merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Melalui cara cara yang birokratis ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan keputusan benar benar berjalan secara lancar dan merupakan kegiatan rutin.
Terima kasih sudah membaca artikel kita yang berjudul “Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat.” Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi setiap orang. Ditunggu artikel artikel edukasi berikutnya dari saya.
Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com