Jurnaliscun.com – Malam hari ini saya kembali untuk mengupdate situs kecil saya ini, karena udah beberapa hari ga dikasih makan postingan hehee. Artikel saya kali ini dalam hal edukasi dengan judul artikel “Penegakan Hukum Dan Struktur Masyarakat”. Dengan adanya artikel ini saya berharap kepada pengunjung agar keluar dari artikel ini mendapat ilmu. Langsung simak saja artikel saya dengan judul Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat.

Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat
Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat

1. Perkembangan Hukum dan Negara

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan tumbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyedia sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Artikel ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan organisasi negara, oleh karena itu dapat diamati bagaimana hukumnya serta bagaimana ia dijalankan. Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas tersebut tampak dalam ciri cirinya sebagai berikut:

  1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang Undang Dasar.
  2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan dapat juga disimpulkan bahwa dari kata kata dalam Undang Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik hukum modern yang dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari peraturan peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan peraturan tersebut lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama diterapkan terhadap anggota anggota dari semua agama, suku, ras, kelas, daerah dan kelamin. Apabila diakui adanya perbedaan perbedaan, maka hukum bukan sesuatu yang disebabkan oleh kualitas yang intrinsik, seperti antara kaum Brahma dan kelas kelas yang lebih rendah, melainkan disebabkan fungsi, kondisi dan hasil karya yang didapat oleh seseorang dalam kehidupan keduniaan.
  3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari Repelita Repelita terdahulu.
Sesudah melakukan identifikasi, adalah layak sekali apabila memperhatikan bagaimana hukum modern berkembang sampai dengan keadaanya sekarang ini. Dalam rangka mengenai perkembangan hukum modern, akan dibicarakan hubungannya dengan perkembangan negara modern. Sebagai kerangka acuan dipakai perkembangan sebagaimana terjadi di Eropa daratan, dan karena itu bersifat perbandingan.
Pembentukan negara modern merupakan suatu proses yang banyak memberikan pelajaran tentang bagaimana masyarakat diorganisir dan mendapat banyak informasi tentang bagaimana keadaan serta peranan hukumnya, termasuk didalamnya masalah penegakan nya. Proses tersebut dapat dilihat sebagai suatu peristiwa diferensiasi kelembagaan yang menunjukan, bagaimana fungsi fungsi utama dalam masyarakat tampil ke depan sepanjang berlangsungnya proses pembentukan tersebut. Disitu akan terlihat terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat, melalui berbagai elaborasi terhadap fungsi fungsi tersebut diatas.
Gianfranco Poggi membagi proses pembentukan tersebut ke dalam tahap tahap sebagai berikut:
1. Feodalisme
2. Standestaat
3. Absolutisme
4. Masyarakat Perdata (civil society)
5. Negara konstitusional
(Poggi, 1978, Roberto Mangabeira Unger membagi dalam tahap tahao: (1) Masyarakat Eropa Aristokratis; (2) Masyarakat Liberal dan (3) Masyarakat Pasca Liberal-Unger, 1976).
Feodalisme atau masyarakat feodal dapat dilukiskan sebagai suatu komunitas yang bersendikan hubungan khusus antara yang dipertuan dan abdinya. Feodalisme timbul karena terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan. Kekacauan tersebut dilukiskan dalam bentuk keberantakan struktur kekuasaan yang terjadi, karena: (1) Runtuhnya kerajaan Romawi Barat, baik sebagai sistem pemerintahan yang terpusat, maupun sebagai sistem administrasi yang berpusat pada kekuasaan kekuasaan lokal, (2) Perpindahan penduduk secara besar besaran yang dikenal dengan sebutan Volkerwanderungen dan berpindahnya jalur jalur perdagangan yang besar diantara penduduk Eropa Barat dan Laut Tengah.
Berhadapan dengan keadaan tersebut, munculnya feodalisme merupakan jalan keluar untuk mengatasinya. Feodalisme muncul sebagai pengganti dan pengisi dari kekacauan struktural. Seperti sudah disebutkan diatas, maka feodalisme didasarkan pada prinsip hubungan antara yang dipertuan dan abdinya. Dengan demikian, tidak akan dijumpai suatu sistem yang berlaku secara luas yang dapat meliputi seluruh negeri.
Stand yang dalam bahasa Inggrisnya disebut estate, merupakan suatu unit pelapisan sosial, yaitu sebagai suatu golongan penduduk yang mempunyai status sama. Golongan tersebut terdiri dari bangsawan, agamawan dan penduduk biasa. Standestaat merupakan suatu ramuan baru, yang merangkum unsur unsur berupa golongan golongan kedalam suatu kesatuan yang baru, Munculnya kekuatan politik yang baru, maka timbul konfigurasi baru dalam struktur masyarakat. Apabila dalam sistem feodal berhadapan yang dipertuan dengan para kawula, maka sekarang yang berhadapan adalah penguasa dengan Stand tersebut. Gabungan dari kedua unsur inilah yang membentuk Standestaat.
Munculnya masyarakat sipil (civil society) berhubungan erat dengan munculnya borjuis Eropa dalam masa sistem peraturan yang absolut. Kelas borjuis terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan kemajuan pada masa itu dan karenanya menginginkan identitasnya sendiri sebagai suatu kelas. Berbeda dengan stande yang ditegakkan oleh suatu struktur otoritas yang memaksakan disiplin kepada para anggotanya. Melalui pembiaran untuk berkompetisi tersebut diharapkan akan tercapai suatu keadaan ekuilibrium.
2. Pola Pola Penyelenggaraan Hukum dalam Hubungan dengan Tahap Tahap Perkembangan Hukum.
 
Sesudah membicarakan tahap tahap perkembangan hukum, maka sekarang beralih kepada pembicaraan mengenai penyelenggaraan hukum pada tahap tahap perkembangan tersebut. Untuk ini, maka akan dipakai sistematisasi permasalahan sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber.
Menurut Max Weber, kecenderungan umum dalam perkembangan hukum modern adalah untuk menjadi makin rasional. Secara teoritis, perkembangan tersebut melalui tahap tahap sebagai berikut.
  1. Pengadaan hukum melalui perwahyuan secara kharismatik. Dalam istilahnya, pengadaan hukum terjadi melalui apa yang disebutnya law prophets. Weber berpendapat bahwa cara pengadaan hukum seperti inilah, yaitu law prophets yang benar benar dapat disebut pengadaan hukum yang kreatif, yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaan hukum seperti inilah yang dilakukan oleh ahli hukum, bagaimanapun orisinilnya tetaplah bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya.
  2. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal honoratiores, yaitu penciptaan hukum oleh para cautelary jurisprudence. Cara tersebut mengandung suatu seni dan keterampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum. Terlihat dalam tahap ini. Weber hendak menunjuk pada pengadaan hukum yang tidak begitu saja jatuh dari keadaan entah berantah, seperti pada tahap terdahulu, melainkan hukum yang tercipta melalui teknik teknik dan keterampilan tersendiri. Dalam penciptaan ini, hukum terikat pada preseden.
  3. Pembebanan hukum oleh kekuatan kekuatan sekular atau teokratis.
  4. Tahap yang terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional oleh orang orang yang berpendapat pendidikan hukum dengan cara cara ilmiah dan logis formal.
3. Pola Pola Penegakan Hukum Modern dan Sederhana
 
Dari uraian di muka dapat diketahui, penegakan hukum erat kaitannya dengan peringkat perkembangan dari pengorganisasian sosial oleh Weber disebut dengan istilah dominasi. Cara cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraanya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula. Agar suatu cara penegakan hukum dapat dijalankan, dibutuhkan berbagai perlengkapan sosial tertentu.
Hubungan tersebut dengan jelas terbaca pada kata kata Weber, mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum. Hukum modern yang memiliki ciri ciri formal rasional hanya dapat terjadi karena dukungan dari mesin administrasi yang menjadi semakin rasional. Suatu pembedaan secara dikotomis oleh Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara cara penegakan hukumnya sendiri sendiri.
Apabila cara cara penegakan hukum hendak diterapkan juga pada masyarakat yang memiliki jangkauan wilayah dan permasalahan sosial, ekonomi, politik yang luas dan besar, maka tentunya justru kekacauanlah yang akan terjadi. Pada masyarakat yang berupa komunitas kecil dengan hubungan yang intim atau yang berupa kelompok kekerabatan, maka pengetahuan dan pengenalan mengenai kaidah kaidah hukum dianggap sudah menjadi bagian dari sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat pada umumnya.
Salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya. Birokrasi merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara rasional. Rasionalisasi dalam pengelolaan masyarakat menjurus pada diferensiasi dan spesialisasi fungsi fungsi penegakan hukum pada gilirannya menyebabkan dibentuknya badan badan khusus, seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya.
Pola penegakan hukum birokratis merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Melalui cara cara birokratis tersebut ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan benar benar berjalan secara lancar dan merupakan kegiatan rutin.
4. Penegakan Hukum di Negara Negara Berkembang
 
Pada tahun 1970, Gunnar Myrdal menerbitkan bukunya yang berjudul “The Challenge of World Poverty” Bab ketujuh dari buku tersebut berjudul “The ‘Safe State’. Bab tersebut dimulai dengan kalimat, “Semua negara berkembang, sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah ‘negara negara yang lembek’.
Penelitian Myrdal dilakukan terutama di negara negara di Asia Selatan. Salah satu aspek yang menarik untuk dikutip adalah analisanya mengenai faktor yang berdiri di belakang kelembekan suatu negara atau ketidakdisplinan sosial yang meluas.
Peraturan perundang undangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak yang sengsara, tetapi peraturan perundang undang tersebut tidak memberikan hasil yang banyak seperti tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan. Dibandingkan dengan riwayat peraturan perundang undangan yang sama di Eropa Barat, yaitu berisi kebijakan untuk memberikan lebih banyak keadilan kepada masyarakat.
Pada waktu suatu bangsa dan negara masih harus membereskan soal soal yang fundamental sifatnya, maka pada waktu itu tampaknya otonomi politik masih lebih besar dibandingkan dengan yang dipunyai oleh hukum. Secara teoritis keadaan tersebut dapat didukung oleh para sibernatik Parsons yang menyatakan bahwa sub sistem politik mempunyai energi yang lebih besar daripada hukum.
Dapat dibayangkan dalam situasi dimana kesibukan masih berada pada peringkat pembenahan tatanan politik secara mendasar, otonomi hukum menjadi terkesampingkan. Kaitan yang hampir sama mengenai hubungan antara politik dan hukum dalam modernisasi, Huntington juga menyinggun soal dominasi politik terhadap hukum.
Terakhir yang ingin dibahas adalah masalah partisipasi. Salah satu karakteristik yang menonjol pada negara negara berkembang, yaitu tentang tempat dan peranan dan kritik serta kontrol dari pendapat umum masyarakat. Pada tipe hukum represif jelas dikehendaki adanya kepatuhan yang mendekati mutlak, sedang soal kritik mengkritik dianggap tidak loyal kepada masyarakat.
Baiklah, sampai disini artikel yang saya ulas dengan judul Penegakan Hukum Dan Struktur Masyarakat. Ditunggu artikel artikel lainnya yang berkaitan dengan artikel satu ini.
Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com