web portal pendidikan – Selamat pagi sob, artikel berikut ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya, nah pada kali ini artikel yang saya buat adalah Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. Untuk lebih lengkap dapat anda simak dalam penjelasan dibawah ini.

Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Asumsi ini didasarkan pada logika sederhana, bahwa pemerintahan daerah akan jauh lebih baik memahami akan kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah dibandingkan pemerintah pusat. Karena otonomi daerah diharapkan mampu menggugah sensitivitas pemerintahan daerah terhadap hak hak rakyatnya.

Konkretnya, mengutip pendapat D. Rondinelli (1984), tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah.

Dalam konteks demokrasi didaerah, untuk mengakselerasikan cita cita otonomi daerah yang dijawantahkan selama ini diperlukan pemimpin politik (Gubernur,Walikota,Bupati) sebagai top manager di daerah yang kuat dan mumpuni untuk mengendalikan birokrasi pemerintahan daerah dalam memajukan kemakmuran rakyat (human development).

Maka kemudian dilakukan model pilkada langsung yang diselenggarakan sejak juni 2005.

Output pilkada langsung mestinya akan menghasilkan kepala daerah yang mampu dalam mengelola organisasi pemerintah daerah, segenap sumber daya manusia dan aset aset daerah untuk mensejahterakan rakyat.

Karikatur Otonomi Daerah (Desa)
Karikatur Otonomi Daerah (Desa)

Hal ini disebabkan pilkada langsung adalah arena sah secara politik dan hukum untuk memilih aktor politik terbaik di daerah dengan sejumlah kriteria menurut selera dan aspirasi rakyat tanpa ada intervensi politik apapun dan dari manapun. Berbeda dengan pilkada versi perwakilan rakyat (DPRD).

Pasca pilkada langsung, parameter keberhasilan pemerintahan daerah, khusus parameter bagi Kepala Daerah yang dipilih secara langsung dalam menjalankan otonomi daerah adalah terjadinya perbaikan indeks kemakmuran rakyat (human development Index-HDI) di daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak mungkin Pemda menghasilkan PAD.

Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah

Apabila demokrasi tidak menghasilkan kemajuan dan perbaikan kesejahteraan, ada dua kemungkinan penyebabnya:

  • Demokrasi yang dijalankan tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan prinsip prinsip dasar demokrasi.
  • Kebijakan kebijakan publik yang dijalankan tidak ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi hanyalah sebuah sistem politik, maka untuk menghasilkan kemajuan sosial ekonomi perlu diikuti kebijakan kebijakan publik yang ditujukan untuk kemajuan sosial ekonomi.

Benarkan pertumbuhan demokrasi berbanding terbalik dengan pertumbuhan kesejahteraan di daerah ?

Pada 2000 James Manor dan Richard Crook melakukan penelitian di Amerika Selatan dan Afrika Barat tentang kaitan antara pilkada dan bad governance. Hasilnya adalah terjadinya kasus kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dengan kekuasaan DPRD.

Jadi kasus korupsi dan ketidakefisien dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berhubungan dengan pemilihan langsung Kepala Daerah dan pemisahan kekuasaan antara Kepala Daerah dan DPRD. Menurut Manor dan Crook, ada 4 penyebab pemilihan langsung Kepala Daerah berhubungan erat dengan praktik pemerintahan yang buruk.

  1. Tidak berfungsinya secara efektif kontrol politik dan DPRD terhadap kepala daerah.
  2. Lembaga itu sama sama memiliki legitimasi yang kuat karena secara langsung dipilih oleh masyarakat.
  3. Kecenderungan elite politik lokal di negara berkembang yang bersifat tertutup dan selalu mengoptimasi kekuasaanya. Penguasaan terhadap aset, sumber daya, dan kemakmuran hanya terbatas pada lingkaran elite yang kecil. Karena itu, calon Kepala Daerah selalu mengoptimasi kekuasaanya, termasuk birokrasi dan sumber keuangan daerah.
  4. Kesadaran, pengetahuan, dan jaringan masyarakat dalam mengontrol pemerintahan daerah sangat minim dan terbatas.

Di daerah daerah pedesaan dan pedalaman, masyarakat cenderung tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol kebijakan Kepala Daerah dan implementasinya.

Padahal, dalam kosep demokrasi yang partisipatif, termasuk dalam pemilihan langsung Kepala Daerah, dibutuhkan peran dan fungsi masyarakat yang aktif untuk mengontrol kinerja Kepala Daerah.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab kian banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut pelanggaran hukum. Tentu saja faktor semakin gencarnya pemberantasan korupsi ikut berperan dalam pengungkapan kasus tersebut.

Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah

Nah itulah penjelasan dari Tujuan otonomi daerah itu sendiri. Untuk artikel lanjutan nanti akan saya tulis di lain kesempatan. Terima kasih kepada para penulis yang sedia menyalurkan ide ide dan gagasannya untuk menulis artikel Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan dari para pengunjung Jurnaliscun.info.

Terima kasih juga untuk para pengunjung setia jurnaliscun yang selalu mendukung kegiatan kegiatan kami dalam menggarap tulisan tulisan yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kata. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com