– Untuk Bahasan Malam ini sesuai topik saya akan membahas pancasila , serta pembukaan UUD 1945 Dalam Negara indonesia, dan pertama tama saya akan menanyakan kepada sobat apa itu Pancasila? Secara garis besar nya saja pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, disini saya akan menjelaskan Pancasila Sebagai Dasar Kerohanian Negara , Fungsi Pembukaan UUD 1945 Terhadap Tertib Hukum , Pembukaan UUD Mengandung Konstruksi Dasar Dasar Tertib Hukum Indonesia.

A. Pancasila Sebagai Dasar Kerohanian Negara

uud 1945
Undang Undang Dasar 1945

Pancasila sebagai dasar negara kerohanian bersumber dari unsur unsur dalam pembukaan Undaang undang dasar 1945 pada kalimat “dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaran perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Berdasarkan unsur unsur tersebut, menurut ilmu hukum tata negara bahwa pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental (staatfundamentalnorm).

Pengertian menurut sejarah terbentuknya pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentukan negara dan pada hakikatnya terpisah Batang Tubuh UUD 1945.
Dalam hal pengertian pembentukan negara, dapat dipahami dari hal hal sebagai berikut.

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yng secara representatif merupakan wakil wakil bangsa Indonesia yang berjuang menegakan kemerdekaan dan mendirikan negara republik Indonesia. Hal ini berarti pada saat PPKI menetapkan Pembukaan UUD 1945 mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara. Oleh karena itu, lembaga tersebut melakukan tugas atas ada kuasa dan bersama sama dengan rakyat untuk membentuk dan menetapkan berdirinya negara Indonesia beserta Pembukaan UUD 1945 sehingga berakhir adanya kualitas pembentuk negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhan merupakan unsur negara.

2. Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara sehingga berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi maka secara hukum tidak dapat diubah. Sebab, mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan membubarkan negara republik Indonesia.

Baca >> Hukum Tata Negara

B. Fungsi Pembukaan UUD 1945 Terhadap Tertib Hukum

Pembukaan UUD 1945 mempnyai kedudukan, yakni sebagai berikut.
1) Dalam Hubungan nya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedududkan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tinggi daripada batang  tubuh UUD 1945.

2) Pembukaan Undang Undang 1945 merupakaan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945.

3) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (konvensi), jadi merupakan sumber hukum dasar negara.

4) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaida negara yang fundamental mengandung pokok pokok pikiran yang harus dijabarkan kedalam pasal pasal UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas, eksitensi Pembukaan UUD 1945 berdasarkan sudut pandang ilmu hukum tata negara memiliki kedudukan hukum yang kuat terletak pada kelangsungan hidup negara republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

rancangan dasar uud
Rancangan Dasar Negara

C. Pembukaan UUD 1945 Mengandung Konstruksi Dasar Dasar Tertib Hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 mengandung Konstruksi Dasar Dasar Tertib Hukum Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Tuhan

Alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Kalimat “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa.”

merupakan pengakuan adanya hukum tuhan. Hukum tuhan yang dimaksud, suatu ketentuan Tuhan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Ketentuan itu merupakan suatu ketentuan tuhan yang diakui secara hukum ketatanegaraan keberadaanya oleh bangsa Indnesia. Hukum Tuhan dimaksud, suatu hukum yang berlaku secara alami berdasarkan kehendak Tuhan.

2. Hukum Kodrat

Alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Kalimat “kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa” merupakan hak moral dan oleh karena sifatnya yang mutlak dan melekat pada kodrat manusia maka disebut hukum kodrat. Konsekuensinya adalah pengakuan bangsa Indonesia mengenai adanya hukum kodrat yang juga merupakan hukum moral.

Baca >> Apa Itu Filsafat Hukum ?

3. Hukum Etis

Alinea ketiga dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan nya”

Kalimat ” dengan didorong oleh keinginan luhur” adalah suatu pengakuan adanya suatu hukum etis atau moral. Adanya pengakuan hukum moral yang dimaksud, diakui keberadaanya oleh bangsa Indonesia. Hukum etis merupakan suatu aturan yang berkaitan dengan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas diperbuat manusia.

4. Hukum Filsafati

Alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksaanakan ketertiban umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaain abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu undang undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaam dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.
Dalam kalimat tersebut, Pancasila sebagai asas asas dasar umum dari hukum atau dalam istilah filsafat hukum filosofis.

5. Hukum Positif

Berdasarkan penjelasan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terkandung pengakuan hukum Tuhan, Hukum Kodrat, Hukum Etis serta Hukum Filosofis.

Apabila hukum itu dirinci oleh saya , berdasarkan urutan hukum dalam kaitan realisasi dan pelaksanaan teertib hukum Indonesia maka dapat diungkapkan, yaitu
(1) Hukum Tuhan, (2) hukum kodrat, dan (3) hukum etis.

Selanjutnya Alinea ke 4 mengandung asas kerohanian negara (Pancasila) didirikan negara Indonesia. Bertitik tolak dari realisasi pelaksanaan hukum dalam negara Indonesia dikonkreatisasikan kedalam hukum positif Indonesia.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com