Upaya Memelihara Autentisitas Demokrasi Dalam Dinamika Politik Di NTT

oleh -431 views
upaya memelihara autentisitas demokrasi dalam dinamika politik
upaya memelihara autentisitas demokrasi dalam dinamika politik

Menimbang Kembali Arti Demokrasi : Sebuah Tinjauan Filosofis


Penting untuk kita memahami das sollen dari hakikat demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari serapan kata Yunani kuno yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan/pemerintahan. Maka secara etimologis demokrasi artinya pemerintahan rakyat.

Dalam perspektif politik modern menyebut¾mengacu pada adagium Abraham Lincoln “government from, by, and for the people”.

Demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan bagi rakyat”. Dengan berpatok pada defenisi di atas kita bisa berasumsi bahwa pada prinsipnya demokrasi tidak mengenal pelayanan terhadap kepentingan diri atau kelompok-kelompok tertentu melainkan hanya melayani kepentingan rakyat.

Baca juga : Pengertian Demokrasi, Bentuk dan Sejarahnya

Mengacu kembali pada contoh kasus-kasus di atas kita bisa memahami bahwa konstelasi politik NTT belum seutuhnya menjawab defenisi dari demokrasi.

Politik identitas yang disandang oleh kubu-kubu yang berkepentingan merupakan suatu bentuk pereduksian politik yang telah keluar dari hakikatnya.

Model politik seperti ini dinilai sudah tidak mampu menjawabi cita-cita demokrasi dalam masyarakat karena politik identitas hanya tunduk pada kepentingan primordialnya.

Seharusnya kesetiaan-kesetiaan primordial seperti kepada agama, suku atau ras perlu dilampau yang mengacu pada Lawrace Kohlberg “suatu kesadaran moral post-konvensional artinya nilai keadilan harus melampaui ikatan-ikatan partikular seperti agama, suku atau ras dalam masyarakat yang berdimensi plural demi menghindari konflik-konflik kepentingan.

Maka bersama Habermas kita akan mengambil langkah melampaui batasan-batasan primordial itu di dalam teorinya yang cukup populer yaitu tentang “diskursus publik”.

Teori diskursus publik Habermas ini merupakan sebuah rujukan alternatif yang tepat untuk mejawabi persoalan yang sedang bergejolak di dalam realitas perpolitikan NTT.

Sederhananya bahwa teori Habermas tentang diskursus publik ini memiliki intensi untuk menyusun suatu teori komunikasi bebas dominasi dalam setiap hubungan sosial.

Artinya, Habermas sangat mengharapkan suatu rasionalitas dan komunikasi publik. Menurut Habermas kelompok-kelompok partikular seperti, suku atau agama dan kategori identitas lainnya harus berupaya menerjemahkan bahasa-bahasa etnisitas maupun religius mereka yang dianggap partikular dalam masyarakat majemuk itu ke dalam ungkapan-ungkapan yang dapat diterima secara rasional oleh publik yang lebih luas.

Hal ini berarti harus ada kemampuan untuk saling mendengarkan dan memahami “yang lain dalam keberlainan”. Hal demikian sejalan juga dengan apa yang di pikirkan oleh Nancy Faser bahwa semua kelompok sosial, etnis atau religius memiliki status yang setara dan hak komunikasi yang sama dalam demokrasi.

Maka logisnya bahwa teori Habermas tentang diskursus publik secara tidak langsung telah “menolak” politik identitas. Tentunya kita juga sepakat untuk menolak politik identitas, sebab dinilai telah menodai hakikat demokrasi karena politik identitas bisa menjadi bibit bagi keterpecahan dalam masyarakat NTT.

#Upaya_memelihara autentisitas demokrasi dalam dinamika politik di Nusa Tenggara Timur


Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com