web portal pendidikan – Selamat pagi sobat, jumpa lagi bersama saya dalam artikel lanjutan. Artikel lanjutan dari artikel sebelumnya yaitu Regulasi dan Dinamika Pemilukada. Nah pada artikel kali ini saya akan menjelaskan makna pilkada menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

Makna Pilkada Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945

Perubahan UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan RI. Salah satunya adalah ketentuan yang menyangkut pemerintahan daerah. Amandemen kedua UUD 1945 (tahun 2000) menghasilkan rumusan baru pasal pasal yang mengatur pemerintahan di daerah, yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.

Untuk bisa jadi kepala daerah usia yang diwajibkan harus berapa?
Untuk bisa jadi kepala daerah usia yang diwajibkan harus berapa?

Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip prinsip yang terkandung dalam pasal pasal baru Pasal 18 (hasil perubahan kedua UUD 1945) adalah sebagai berikut ini:

  1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2))
  2. Prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya (Pasal 18 ayat (5))
  3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1))
  4. Prinsip mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2))
  5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1))
  6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu (Pasal 18 ayat (3))
  7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2))

Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan didaerah pemerintahan mandiri didaerah yang demokratis. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah instrumen sentralisasi, karena itu sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistematik pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dari rumusan ini, dapat ditarik persoalan penting;

Makna Pilkada Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945

Frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis dapat dibaca dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, junto Pasal 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang berbunyi sebagai berikut: Partai Politik berfungsi sebagai sarana

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
  • partisipasi politik warga negara Indonesia dan
  • Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak tegas mengatur bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung seperti ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Presiden. Namun oleh pembentuk Presiden dan DPR selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan membentuk UU, kata “demokratis” antara lain ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Pasca pengesahan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung.

Kehadiran UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengundangan UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum  bahwa makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

Bila dibaca risalah persidangan MPR yang merumuskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dapat terlihat bahwa para pembentuk konstitusi memang sepakat bahwa pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis.

Makna Pilkada Menurut Pasal 18 ayat 4 UUD 1945

Namun juga terdapat keinginan dari pembentuk konstitusi untuk memberikan kesempatan bagi para pembentuk UU untuk mengatur pemilihan Kepala Daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah dan situasi serta kondisi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.

Risalah rapat Panitia Ad Hoc menguraikan tentang pemikiran yang melatarbelakangi dicantumnya frasa “dipilih secara demokratis” tersebut. Fraksi PPP bahwa tegas menyebut arti penting “Pilkada langsung. Kutipan pandangan Fraksi PPP tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat sejalan dengan pemilihan presiden juga dipilih secara langsung.”

Dengan demikian, latar belakang pemikiran dan maksud tujuan pembentukan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah sama dengan pemilihan yang dilakukan terhadap presiden.

MK juga berpendapat bahwa dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945 pilihan pilihan mekanisme pilkada juga telah diajukan oleh fraksi fraksi yang ada di MPR, baik pemilihan oleh rakyat secara langsung maupun pemilihan yang dilakukan DPRD. Namun kedua mekanisme tersebut secara eksplisit tidak menjadi putusan MPR.

Dengan memutuskan “dipilih secara demokratis” maka dimungkinkan pembentuk UU mempertimbangkan mekanisme yang paling cocok untuk pemilihan kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukum MK atas perkara No. 072/PUU-II/2004 juga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pilkada “secara demokratis” pembuat UU harus memperhatikan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat yang berbeda beda. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan UU.

Patrialis Akbar dan Lukman Hakim Saifuddin Panitia Ad Hoc I BP MPR yang membahas amandemen Pasal 18 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2000 dalam keterangannya perkara pengujian UU No. 32 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi, menjelaskan sebagai berikut.

Makna Pilkada Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945

Bila ditelusuri lagi proses pembahasan ketentuan pilkada dalam UUD 1945 setidaknya terdapat dua pandangan berbeda. Pendapat pertama mengusulkan jika pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak melalui DPRD. Sedangkan pendapat kedua menghendaki pilkada tetap dilakukan oleh DPRD.

Kedua model pemilihan (langsung atau tidak langsung), asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai prinsip pemilihan adalah cara yang demokratis dan konstitusional.

“Latar belakang pemikiran rumusan Pasal 18 ayat (4) saat itu adalah bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan dalam menerapkan sistem perwakilan (pemilihan dilakukan DPRD) atau melalui pemilihan secara langsung.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi pemikiran, maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan terhadap Presiden.

Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan dengan tata cara yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945.

Menurut penulis, perlu juga dipahami bahwa ketentuan mengenai pilkada yang berada dalam BAB Pemerintah Daerah dalam UUD 1945. Yang berarti pengaturan mengenai pilkada dianggap sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah dan dianggap berbeda dengan rezim pemilu yang diatur dalam UUD 1945.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan. Maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Apalagi pilkada merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

Di sisi lain, pembuat UU juga dapat mengatur pilkada dengan menerapkan materi peraturan pemilu. Pembuat UU dapat menentukan bahwa pilkada dilakukan secaa langsung oleh rakyat untuk seluruh daerah.

Makna Pilkada Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945

Bahkan pembuatan undang undang juga dapat menentukan bahwa penanggung jawab pelaksana pilkada adalah KPU. Serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada dilakukan mengikuti mekanisme hasil pemilu.

Itulah ulasan dan penjelasan dari artikel “Makna Pilkada Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945.” Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran yang membangun kami harap untuk dapat berkomentar dibawah ini.

 

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com