web portal pendidikan – Selamat siang sobat jurnaliscun, pada siang ini saya berkesempatan untuk melanjutkan artikel sebelumnya dengan pembahasan perlindungan konsumen. Nah untuk judul artikel kali ini adalah “Latar Belakang Pemikiran Arah Perlindungan Konsumen.” Untuk itu silahkan simak artikel ini.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN ARAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam banyak karangan atau tulisan mengenai perlindungan konsumen ditunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun berbicara dan membahas masalah perlindungan konsumen sebagai masalah hukum tersendiri.

Bukan di Indonesia saja, melainkan juga di negara telah maju lainnya dalam bidang industri, seperti Nederland (Belanda) yang baru mencurahkan perhatiannya pada masalah ini dalam waktu tiga puluh tahun terakhir ini bersamaan dengan gerakan ME – Masyarakat Eropa dan sudah dimasukkan dalam KUH Perdata Baru Belanda tahun 1974 melalui adendum.

Umumnya dinegara maju alasan utama yang dipandang sebagai penyebab lahirnya bagian hukum perlindungan konsumen ini adalah menampung salah satu akibat negatif industrialisasi yang berkembang secara cepat dan menunjukan kompleksitas yang tinggi, yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk produk industri.

Di Amerika Serikat misalnya, oleh Stern dan Eovaldi dikemukakan tiga tujuan utama pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

  • Restricting the communication of false information
  • Requlring the disclosure of information about products

Jelaslah bahwa pengaturan perlindungan konsumen di Amerika Serikat berkaitan erat dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi, yang pada intinya bermaksud untuk melindungi hak hak konsumen sebagai manusia, di samping untuk menciptakan atau mendorong persaingan yang sehat dalam berusaha.

Menteri kehakiman Mudjono dalam sambutannya pada pembukaan Simposium Aspek Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada 16-18 Oktober 1980, mengemukakan dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di duna dewasa ini.

Pertama, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Kedua, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.

Namun demikian, upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak di bidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukkan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeristis.

Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain. Hak hak ini merupakan hak hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya.

Dalam bagian konsiderans bagian menimbang dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibaca bahwa peraturan ini dibuat atas dasar pemikiran/pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik dari materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Latar Belakang Pemikiran Arah Perlindungan Konsumen

Dari pertimbangan diatas, dapatlah disimpulan bahwa pemikiran pemikiran mengenai perlunya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perlindungan kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan manusia manusia yang sehat dan berkualitas yang diperoleh melalui penyediaan kebutuhan secara baik dan cukup. Oleh karena itu, konsumen perlu di lindungi untuk mendapatkan kebutuhan yang baik dan cukup itu.

Modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari masyarakat. Karena itu, masyarakat konsumen perlu didorong untuk berkonsumsi secara rasional serta dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian harta benda sebagai akibat dari perilaku curang pelaku usaha.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi manufaktur mempunyai dampak negatif berupa kemungkinan hadirnya produk yang tidak aman bagi konsumen. Dampak negatif ini dapat meluas manakala perilaku usaha/produsen dalam penggunaan teknologi itu tidak bertanggung jawab. Karena itu, masyarakat konsumen perlu dilindungi dari kemungkinan dampak negatif itu.

Kecenderungan untuk mencapai untung yang tinggi secara ekonomis ditambah dengan persaingan yang ketat di dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak curang dan tidak jujur, yang akhirnya merugikan kepentingan konsumen. Karena itu, konsumen perlu dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari perilaku curang tersebut.

Masyarakat konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen khususnya penanaman kesadaran akan hak hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal yang sama juga berlaku kepada pelaku usaha, supaya pelaku usaha senantiasa memperhatikan kepentingan konsumen dengna sungguh sungguh dengan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Nah itulah ulasan dan penjelasan dari artikel Latar Belakang Pemikiran Arah Perlindungan Konsumen.” Diharapkan artikel ini dapat menjadi pemikiran dalam perlindungan terhadap konsumen. Penjual harus tau hak hak dari konsumen dan harus melindungi konsumen dari jual beli yang merugikan konsumen.

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com