Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

oleh -448 views
implikasi terhadap akuntabilitas kepala daerah
implikasi terhadap akuntabilitas kepala daerah

web portal pendidikan – Jumpa lagi dengan mimin, kali ini ada pembahasan baru tentang akuntabilitas kepala daerah. Pada artikel kali ini mimin mau buat artikel dengan judul Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah. Untuk ulasan lebih lanjut dapat saudara simak dalam artikel ini.

Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

Sebagai konsekuensi dari pilkada langsung, maka Kepala Daerah terpilih harusnya bertanggung jawab “ke bawah” kepada masyarakat. Desentralisasi mengajarkan tentang lokalisasi penyelenggaraan pemerintahan, di mana Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewenangan bila berhadapan dengan pemerintah pusat, dan sebaliknya Kepala Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bila berhadapan dengan masyarakat lokal.

Tentang akuntabilitas Kepala Daerah dapat dibaca pada Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, yang berbunyi,

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam PP No. 3 Tahun 2007 dijelaskan sebagai berikut, Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD.

Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Dari rumusan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 3 Tahun 2007 di atas, akuntabilitas bukanlah protes yang berdiri sendiri, dan akuntabilitas bukan sekedar prosedur “pelaporan” dari Kepala Daerah kepada pusat, DPRD dan masyarakat.

Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

Pemerintah pusat yang berwenang melakukan supervisi, DPRD yang berwenang melakukan checks and balances dan masyarakat yang mempunyai hak kontrol, adalah rangkaian proses yang menciptakan akuntabilitas Kepala Daerah, agar Kepala Daerah berbuat “hirus” sesuai kepentingan nasional, konstitusi, kebijakan daerah, kepentingan umum dan mandat dari masyarakat.

Pemilukada menurut uu nomor 22 Tahun 2007

Tetapi ketiganya tidak bisa menjatuhkan Kepala Daerah yang secara politik melakukan penyimpangan. Peran pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat sebatas melakukan kontrol dan penilaian untuk menjaga akuntabilitas Kepala Daerah, bukan melakukan pengadilan terhadap Kepala Daerah yang tidak akuntabel.

Yang kini perlu dicermati ialah bagaimana mekanisme kontrol terhadap kegiatan pemerintah di daerah seperti diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007 yang memang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi antara lembaga eksekutif, lembaga eksekutif maupun rakyat di daerah.

Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk sebagai berikut.

a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seorang kepala daerah kepada pejabat yang lebih tinggi. Bupati/Walikota harus menyampaikan LPPD kepada Mendagri melalui Gubernur, sedangkan Gubernur menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Mendagri.

Materi yang dimuat dalam LPPD meliputi tugas desentralisasi yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 jenis urusan pilihan, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

b. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

Laporan yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD ini sebenarnya mirip LKPJ seperti ditetapkan dalam peraturan sebelumnya. Bedanya ialah bahwa LKPJ tidak dapat digunakan untuk memberhentikan seorang kepala daerah seperti halnya LPJ.

Dasar untuk menyusun LKPJ ialah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan rencana tahunan yang dijabarkan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). LKPJ dibedakan menjadi dua, yaitu LKPJ akhir tahun, dan LKPJ akhir masa jabatan yang disampaikan ketika seorang gubernur, bupati atau walikota mengakhiri masa jabatannya.

Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Selain membuat laporan kepada pejabat atasan dan kepada PRD, seorang kepala daerah juga diwajibkan menyampaikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik. Tata cara penyampaian informasi LPPD dan tanggapan dari masyarakat selanjutnya diatur dalam Peraturan Mendagri.

Dengan demikian apabila sebelumnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat bersifat opsional atau tergantung kepada kebijakan kepala daerah yang bersangkutan, kini penyampaian laporan semacam itu bersifat wajib.

Dari ketentuan diatas, tampak bahwa mekanisme pertanggungjawaban seorang Kepala Daerah kini semakin kompleks dan harus ditujukan kepada banyak pihak. Dalam tugasnya sehari hari, mekanisme pertanggungjawaban seorang Kepala Daerah dapat disebut sebagai “triple accountability“, pertanggungjawaban ketiga pihak.

Dia harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi, kepada lembaga legislatif (DPRD), dan kepada rakyat secara langsung. Ketentuan mengenai LPPD tampaknya sejalan dengan semangat yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Seperti kita ketahui, UU yang merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999 ini pada dasarnya bermaksud untuk mengembalikan hubungan hierarkis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Itulah sebabnya LPPD wajib dbuat oleh seorang Bupati/Walikota untuk dilaporkan ke Gubernur dan LPPD yang dibuat oleh Gubernur dilaporkan ke Presiden melalui Mendagri.

Paradigma yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2004 yakni Local democracy model dimana pemerintah daerah memiliki eksistensi sejalan dengan kepentingan daerah dan secara struktural terdiri dari dua jenis kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif yang tidak terpisahkan.

Praktik ketatanegaraan di daerah pasca pilkada langsung, format koalisi partai politik dalam pilkada yang berlaku dewasa ini cenderung mengabaikan penguatan aspek akuntabilitas kepala kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada.

Benar bahwa pilkada secara langsung dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil selama lima tahun karena tidak “diganggu” oleh DPRD. Akan tetapi, format koalisi partai politik dalam pilkada tidak memberi jalan keluar bagaimana kinerja Kepala Daerah mengecewakan dan DPRD tidak

Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

mau bekerja sama dengan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan koalisi partai politik dalam pilkada tidak disertai persyaratan kesepakatan yang bersifat transparan dan akuntabel di antara kandidat dan partai politik atau gabungan partai politik.

Kesan yang timbul, pemberian informasi kepada masyarakat hanya sebatas prosedural demokrasi yang harus dijalankan seorang pejabat publik yang dipilih secara langsung. Apalagi UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 3 Tahun 2007 tidak mengatur masalah sanksi jika seorang Kepala Daerah tidak memberikan informasi dimaksud kepada masyarakat.

Perubahan pola hubungan Kepala Daerah, DPRD dan masyarakat juga berpengaruh terhadap wilayah akuntabilitas publik di daerah. Asumsinya, semakin besar tingkat akuntabilitas pemerintahan daerah maka semakin tinggi tingkat demokratisasi pada level lokal.

Persoalan demokratisasi dan desentralisasi politik pada tingkat lokal merupakan kunci utama dalam proses akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, akuntabilitas publik jelas merupakan bagian dari instrumen masyarakat daerah untuk berdaulat sebagaimana cita cita otonomi darah itu sendiri.

Nah, itulah penjelasan dari artikel kami Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah. Diharapkan untuk kritik dan saran yang membangun demi melengkapi isi dari artikel ini. Terima kasih untuk para pengunjung yang selalu support admin agar selalu memberikan artikel artikel edukatif dan informatif. Nantikan kembali artikel lainnya dari kami.

Terima kasih dan sampai jumpa di lain artikel. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com

One thought on “Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Daerah

  1. implikasi dan evaluasi dari kepala daerah harus jelas. Tidak hanya berupa omongan saja pada saat waktu kampanye dulu

Komentar ditutup.