Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

Jurnaliscun.com – Selamat malam sobat jurnaliscun.com, pada malam ini saya ingin membuat sebuah postingan edukasi dengan judul Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan. Karena judul tersebut berkaitan dengan jurusan yang sedang saya alami saat ini yaitu jurusan ilmu politik. Oleh sebab itu dalam artikel ini saya akan menjabarkan penjelasan Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan bagi kita semua.

Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan (Science)

Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan (science) atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu ? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen eksperimen itu ilmu ilmu eksakta dapat menemukan hukum hukum yang dapat diuji kebenarannya.

Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian ? oleh karena yang diteliti adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain prilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol.

Oleh karena itu pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan.

Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku dalam dekade 1950-an merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new science of politics.

Gerakan baru ini, yang dapat disebut sebagai revolusi dalam ilmu politik, merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut: Sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola pola berulang yang dapat diidentifikasi. Pola pola dan keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang teliti dan sistematis. Dengan menggunakan statistik dan matematika dapat dirumuskan hukum hukum yang bersifat probabilitas.

Akan tetapi pada akhir dekade 1960-an timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku. Kali ini kritik datang dari ahli ahli yang orientasi politiknya kekiri kirian, seperti Herbert Marcuse dan Jean Paul Sartre. Di antara sarjana behavioralis pun ada yang mendukung alur pemikiran ini. Kritik yang dikemukakan ialah bahwa pendekatan perilaku terlalu kuantitatif dan abstrak, sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Berbeda dengan para behavioralis yang berpendapat bahwa nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial, kelompok post-behavioralist berpendapat bahwa nilai nilai harus turut mewarnai penelitian. Nilai nilai harus diteliti dan para ilmuwan melibatkan diri secara aktif untuk mengatasi masalah masalah sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis, dalam usaha meneliti perilaku manusia, terlalu meremehkan negara beserta lembaga lembaganya padahal pentingnya lembaga lembaga itu tidak dapat dinafikan. Aliran baru ini dipelopori antara lain oleh Theda Skocpol yang menjadi tersohor karena tulisannya yang berjudul “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research.” Selain itu pengaruh ilmu ekonomi juga berkembang melalui teori pilihan rasional. Jadi jelaslah bahwa dewasa ini ada keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi.

Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah perang dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya karya Sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping penemuan penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond, David Easton, Karl W. Deutsch, David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya.

Akan tetapi yang lebih menonjol lagi ialah penampilan suatu orientasi baru yang mencakup beberapa konsep pokok. Konsep konsep pokok para behaviorallis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
Generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada perilaku yang relevan.
Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik teknik penelitian yang cermat.
Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika.
Dalam membuat analisis politik nilai nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan (value free)

Berkat timbulnya pendekatan perilaku, telah berkembang beberapa macam analisis yang mengajukan rumusan rumusan baru tentang kedudukan nilai nilai dalam penelitian politik serta satuan satuan sosial yang hendak diamati. Diantaranya yang dikenal ialah analisa struktural fungsional dan pendekatan analisa sistem. Kedua analisa ini erat berhubungan dan pada intinya berpangkal tolak pada meneropong masyarakat dari segi keseluruhan berdasarkan adanya hubungan erat antara unsur masyarakat yang satu dengan unsur masyarakat lainnya yang akhirnya cenderung untuk mencapai adanya keseimbangan dalam masyarakat.

Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan, antara lain memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda sejarah perkembangan, latar belakang kebudayaan, serta ideologinya, dengan mempelajari bermacam macam mekanisme yang menjalankan fungsi fungsi tertentu, yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik dimana pun terjadi. Dengan demikian ilmu politik Perbandingan maju dengan pesat.

Seperti sering terjadi dalam konflik intelektual, kedua belah pihak meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing masing untuk meneliti kembali rangka, metode dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada pihak yang menang, akan tetapi hasil dari dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori maupun di bidang penelitian komparatif dari negara negara yang maju dan negara negara yang sedang berkembang, dewasa ini perkembangan ilmu politik memberi harapan untuk masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilakunya mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat didalamnya. Pendekatan tradisional tetap memainkan peranan pokok akan tetapi tidak lagi merupakan pendekatan tunggal yang dominan.

Dalam hubungan ini perlu disebut timbulnya revolusi pasca-behavioralisme. Gerakan ini timbul di Amerika pada pertengahan dekade 1960an dan mencapai puncaknya pada akhir dekade enam puluhan karena pengaruh berlangsungnya perang Vietnam (1964-1969). Reaksi pasca-behavioralisme terutama ditujukan kepada usaha untuk mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni, sesuai dengan pola ilmu eksakta.

Pokok pokok reaksi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi, padahal relevansi dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat.
Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas realitas sosial, padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis krisis yang dihadapi manusia.
Penelitian mengenai nilai nilai harus merupakan tugas ilmu politik.
Para cendekiawan mempunyai tugas historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak, harus engage atau commited untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.

Kejadian kejadian ini membuka mata para sarjana ilmu sosial Amerika untuk mempergiat usahanya pada pemecahan masalah masalah yang dihadapi masyarakatnya. Sekalipun gejolak yang serupa tidak terjadi di Indonesia, perkembangan yang terjadi di Amerika itu memberi pelajaran yang penting bagi para sarjana kita tentang kedudukan dan peranan ilmu ilmu sosial di negara kita.

Itulah ulasan dan penjelasan dari artikel Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan dan nantikan artikel artikel edukasi lainnya dari kami. Semoga artikel yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengunjung pengunjung setia Jurnaliscun.com

Telah Dikunjungi: 4,526