Jurnaliscun.com – Pada hari ini saya akan membuat sebuah artikel edukasi yang mempunyai judul baik. Judul tersebut membahas tentang hukum. Judul yang saya buat adalah Hukum dan Ketertiban. Semoga artikel “Hukum” dan “Ketertiban” ini dapat bermanfaat nantinya bagi pelajar, mahasiswa dan yang lain.

Hukum dan Keadilan Merupakan
Pengertian Hukum dan Keadilan

Suatu uraian tersendiri mengenai hukum dan ketertiban, khususnya mengenai hakekat perbedaanya, merupakan suatu keharusan apabila ingin membicarakan masalah penegakan hukum secara sosiologis.

Sekalipun kata kata “hukum” dan “ketertiban” sering diucapkan dalam satu rangkaian, seolah olah yang satu merupakan sinonim bagi yang lain, namun pada pemahaman lebih jauh, muncul perbedaan yang bersifat hakiki. Sebagaimana akan dilihat nanti, perbedaan dalam hakekat tersebut akan memberikan pengaruh yang besar khususnya hubungan dengan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi.

Hubungan dengan masalah yang dikaji, Weber membuat perbedaan antara penglihatan dari sudut hukum (legal) dan sosiologis (Weber, 1954:11). Sudut hukum mempermasalahkan kesahan secara instrinsik dari yang disebut sebagai hukum. Pemahaman yuridis tersebut ditujukan kepada pengajian terhadap kaidah kaidah mengenai tingkah laku yang disebut hukum. Mengenai pengertian pengertian yang benar, mengenai kepaduannya secara logis sebagai suatu sistem yang berbau dari pertentangan pertentangan di dalam dirinya. Secara singkat, berurusan dengan hukum adalah melihat dan menilai masyarakat serta tingkah laku orang dari sudut kaidah kaidah yang tersusun dalam suatu sistem secara logis konsisten. Hukum menekankan pada segi prosedur.

Apabila dilihat dari segi sosiologis, maka kita memperhatikan kegiatan kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain, sebagaimana dapat dilihat dalam kenyataan sehari hari.

Pembedaan dari Weber tersebut dapat dijadikan pangkal untuk mengamati kelanjutan kelanjutan dari adanya dua kategori pengertian tersebut. Kelanjutan yang paling dekat adalah mengamati tindakan tindakan orang dalam masyarakat. Di satu pihak dapat dilihat adanya perbuatan perbuatan yang secara “wajar” dilakukan oleh orang orang, di lain pihak ada hukum yang memaksakan tindakan orang untuk dilaksanakan menurut stereotip tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Yang menarik dalam hal tersebut adalah masing masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu, yaitu ketertiban. Ketertiban ditafsirkan dari segi dipenuhinya prosedur prosedur normatif tertentu, sedangkan di pihak lain, ketertiban ditafsirkan dari segi hasil yang wajar dari hubungan antara orang orang dalam masyarakat. Untuk yang terakhir disebut, dapat dipakai kata kata Vinogradoff yang berikut “the practices of everyday directed by the give and take considerations of reasonable intercourse and social cooperation“. Jadi ketertiban tidak dibentuk oleh kemauan dan deskribsi di luar hubungan antar manusia, melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar. Salah satu contoh mengenai hal tersebut adalah ketertiban dalam penggunaan jalan raya oleh pengendara mobil. Ada kemungkinan, lalu lintas berjalan dengan tertib dan teratur, sekalipun mobil satu satu melanggar batas minimum kecepatan yang diizinkan.

Dari contoh tersebut ditemukan dengan jelas tentang ketertiban menurut hukum dan ketertiban dalam artian sosiologis (Rahardjo, 1977:63).

Skolnick melihat pertentangan antara hukum dan ketertiban dalam kerangka bekerjanya hukum dalam masyarakat (Skolnick, 1966: 7-9). Berlakunya hukum berlangsung di dalam suatu tatanan sosial tertentu. Dalam keadaan tersebut, maka hukum tidak hanya merupakan alat dari ketertiban (order), melainkan hukum lebih sering bertentangan dengan ketertiban. Menurut Skolnick, ada masyarakat masyarakat yang tampak seperti tidak tertib, tetapi mereka sesungguhnya mampu menjalankan tertib hukum sampai pada tingkat tertentu. Hal seperti itu dijumpa pada masyarakat masyarakat bohemian, yaitu masyarakat pengembara. Berlawanan dengan itu dijumpai keadaan yang tertib, tetapi tanpa melihat adanya praktek praktek dijalankan hukum.

Hal tersebut dapat dilihat pada sistem sosial yang bersifat otoriter, baik dalam lingkup bangsa maupun lembaga, yaitu suatu sistem mengenai ketertiban tanpa hukum. Keadaan seperti tersebut dapat digambarkan dengan baik pada saat suatu negara berada dalam keadaan hukum darurat, yaitu pada saat penguasa militer merebut kekuasaan dan menjalankan pengampunan serta penahanan tanpa surat perintah. Di sini Skolnick membedakan antara kontrol sosial dengan rule of law. Atas dasar uraian tersebut, Skolnick berpendapat bahwa penggandengan dan penyejajaran “hukum dan ketertiban” begitu saja akan menyebabkan kita tidak melihat adanya ketidaksesuaian yang substansial sifatnya antara keduanya.

Chambliss dan Seidman juga membicarakan masalah pertentangan antara hukum dan ketertiban. Mereka berpendapat, suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum adalah suatu ideal yang tidak dapat dicapai. Pengaturan secara murni yang dimaksud adalah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas, tanpa dibutuhkan adanya diskreasi oleh para pejabat dalam penerapanya. Keadaan atau ideal tersebut sama tidak mungkin dengan suatu masyarakat yang didasarkan semata mata kebebasan, kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketertiban hukum yang murni dipakai sebagai penggambaran dari “hukum“, sedang diskresi menggambarkan “ketertiban”. Menurut Chambliss dan Seidman sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat dibatasi. Suatu kompromi antara keduanya diperoleh melalui dua perangkat kaidah yang saling mengisi, yaitu : (1) kaidah hukum pidana substansial dan (2) hukum acara pidana. Kaidah kaidah pidana materiel berisi ketentuan ketentuan yang dijalankan oleh para penegak hukum. Kaidah hukum acara pidana menentukan batas batas yang harus diindahkan oleh para penegak hukum dalam memperlakukan warga negara (sinonim untuk hukum) (Chambliss & Seidman. 1971:188).

Chambliss dan Seidman menanyakan, manakah yang lebih dikehendaki: suatu dunia yang serba pasti, yang setiap anggotanya dapat melakukan antisipasi terhadap akibat akibat dari perbuatanya, atau suatu dunia yang relatif kurang mengenai kepastian, tetapi kurang tertib? Chambliss dan Seidman mengaitkan hukum kepada legal rational legitimacy dari Weber. Dalam kerangka legitimasi tersebut, birokrasi penegakan hukum itu hanya dapat disahkan, apabila bertindak secara instrumental. Instrumental yang dimaksudkan yaitu kegiatan dari birokrasi sebagaimana dilakukan melalui para pelaksananya, dijalankan menurut tata aturan yang ada.

Tegangan antara rezim hukum dan rezim diskresi penegak hukum mencerminkan tegangan yang selalu ada antara hak hak azasi dan hak hak kepemilikan, antara perlindungan terhadap kemerdekaan individu dengan perlindungan terhadap suatu tatanan sosial yang ada. Dalam suatu kerangka keadaan tertentu, dikotomi antara hukum dan ketertiban akan selalu ada. Bagaimana suatu masyarakat menyelesaikan tegangan antara keduanya, merupakan hasil dari suatu proses penilaian.

Lebih jauh lagi Chambliss dan Seidman menghubungkan persoalan tersebut dengan suatu kultur hukum tertentu, yaitu kultur hukum dari kelas menengah. Kultur hukum kelas menengah menghendaki kepastian melalui penegakan sistem hukum diatas semuanya. Hal tersebut tercermin pada azas Nulla Poena yang menghendaki agar diskresi oleh para penegak hukum ditekan serendah rendahnya. Kultur hukum kelas menengah lebih menghendaki hukum daripada ketertiban (Chambliss & Seidman, 1971:220).

Terima kasih sudah membaca artikel kami yang berjudul Hukum dan Ketertiban. Ditunggu artikel artikel berikutnya dari jurnaliscun.com.

Tags : Hukum, Ketertiban, Hukum dan Ketertiban, Hubungan Hukum dan Ketertiban, Perbedaan Hukum dan Ketertiban, Pertentangan antara Hukum dan Ketertiban

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com