Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

oleh -223 views
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Web portal pendidikan – Selamat pagi sobat keluhkesah.com, kali ini saya akan membagikan seputar artikel edukatif dengan judul hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ulasannya.

Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Untuk mencari tahu hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluk beluknya melalui peraturan perundang undangan yang telah disahkan.

Dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen telah melahirkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Sedangkan undang undang nomor 32 tahun 2004 negara kesatuan, haruslah menyertakan diri dekonstrasi dan desentralisasi kedua hal ini mutlak harus ada dalam system pemerintahan Negara kesatuan, sehingga pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah.

Dimana kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi dalam hal pembuatan undang undang adalah kewenangan pusat sesuai isi dan jiwa pasal 18 setelah amandemen undang undang dasar  1945.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakikatnya merupakan penerapan konsep pembagian kekuasaan secara vertical, dalam system ini kekuasaan Negara akan terbagi antara Pemerintah Daerah.

Desentralisasi ini telah menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara semenjak kemerdekaan, berdasarkan UUD 1945, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum yang dibagi atas daerah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang.

Didalam Negara Kesatuan yang tidak memungkinkan adanya daerah yang bersifat Negara (staat), maka merupakan keadaan yang pasti terjadi adanya hubungan dan mekanisme antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah sebagai hubungan hukum (rechtsbetrekking) dalam mengatur tentang kekuasaan Pemerintahan Negara berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Baca juga : Hubungan Kepala Daerah Dan Masyarakat

Perubahan dan perkembangan Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam Pemerintah Daerah bukanlah merupakan satu system atau factor yang konstan adanya.

Tapi sebagai perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan bergeseran garis politik dan peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah.

Bahkan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh perundang undangan yang diatur dan diamandemenkan terutama pasal 18 menjadi pasal 18A dan pasal 18B yang mempengaruhi pelaksanaan system ketatanegaraan.

Perkembangan sejarah ketatanegaraan tersebut membuktikan bahwa prinsip desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan atas perubahan dalam intensitasnya.

Akan tetapi dalam perubahan dan pembaharuan produk hukum tentang pemerintahan daerah seperti perubahan terakhir dengan lahirnya undang undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti undang undang nomor 22 tahun 1999 yang mengedepankan konsep penyelenggaraan pemerintah daerah dengan otonomi luas nyata dan bertanggung jawab berdasarkan system desentralisasi pada Kabupaten/Kota, untuk menggantikan Undang Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di Daerah.

Walaupun dalam kenyataannya otoritas pemerintahan daerah tergantung kepada kesediaan pemerintahan pusat untuk melimpahkan kekuasaan kekuasaan tertentu serta peraturan peraturan tertentu serta prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Konsep Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Ketetapan MPR RI No XV/MPR/1998 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dilaksanakan dengan prinsip prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah begitu juga dengan hasil pembaharuan Undang Undang Dasar 1945.

Hal ini berarti bahwa secara yuridis MPR sebagai wakil rakyat menghendaki dijalankannya reformasi terhadap kebijaksanaan otonomi daerah yang selama ini dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, termasuk redefinisi terhadap keberadaan konsep wilayah administratif yang ada selama ini di Indonesia.

Mengingat bahwa kepentingan dan kebutuhan manusia berbeda menurut keadaan daerah, yang disebabkan oleh kondisi geografis, kepadatan penduduk, structural ekonomi, tingkat kecerdasan rakyat dan lain sebagainya.

Maka pembagian secara fungsional semata mata dirasakan masih kurang cukup. Keadaan ini sangat terasa sekali bagi Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas ini.

Baca juga seputar Otonomi Daerah :

Desentralisasi sekurang kurangnya memiliki tiga tujuan yaitu tujuan politik, tujuan administrative, tujuan social ekonomi yang harus dicapai secara komperehensif.

Desentralisasi memberikan kepada daerah untuk bersama sama memiliki tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan melalui keikutsertaan mereka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Apabila dasar desentralisasi diatas dilihat dalam rangka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan terjelma 4 asas pokok sebagai patokan hubungan antara pusat dan daerah menurut desentralisasi yang berdasarkan prinsip UUD 1945, maka akan ditemukan beberapa bentuk hubungan yaitu :

  1. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak mengurangi hak hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  2. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak hak daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan yang dianggap penting bagi daerah.
  3. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing masing daerah.
  4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Jadi maksud hubungan antara pusat dan daerah ialah hubungan kerja atau pertalian antara perangkat pemerintah pusat dengan perangkat pemerintah daerah.

Dalam hal ini peraturan perundang undangan termasuk undang undang desentralisasi telah banyak mengatur tentang hubungan hubungan tersebut yang pada umumnya berupa hubungan vertical biasanya merupakan hubungan timbal balik.

Logika perlunya hubungan antara pusat dengan daerah ini pada dasarnya organisasi pemerintah yang bila ditinjau secara makro adalah satu, oleh karena itulah hanya satu pula penanggung jawab terakhir pelaksanaan pemerintahan yaitu Presiden.

Apabila menyelusuri sejarah kehidupan otonomi di Negara ini secara jujur harus diakui, bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah hingga sekarang belum berjalan sebagai otonomi yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Kenyataan ini adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat kami uraikan sebagai berikut.

  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengandung konsepsi tentang pelaksanaan yang belum mencerminkan secara tepat hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
  • Setiap Undang-undang yang pernah berlaku secara garis besar mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah ini mencakup hal-hal yang menyangkut hubungan : kewenangan, pengawasan, keuangan, koordinasi dan pembinaan.

Saran yang dapat kamu ambil dari penjelasan diatas :

Perlunya sebuah rumusan yang tegas untuk mengatur posisi struktural antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pembagian urusan-urusan pemerintahan.

Provinsi sebagai unit pemerintahan otonomi yang sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemeirntah pusat untuk mengawasi pelaksanaan otonomi di Kabupaten/Kota dan sebagai sampul dari daerah-daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi hubungan antar daerah tersebut haru ditingkatkan, dengan tetap mempertahankan basis otonomi penuh di Kabupaten/Kota seperti sekarang.

Penegasan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Govermance), hendaknya diarahkan pada substansi yang bersifat strategis, seperti :

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penegasan hirarki dalam sistem pemerintahan, pembagaian kewenangan, keuangan yang seimbang dan urusan pada tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota.

Dan hendaknya semua komponen penyelenggaraan Pemerintahan Pusat maupun Daerah memiliki kesatuan sikap pandang, pemahaman dan interprestasi terhadap kelemahan dan kekurangan kesempurnaan Pasal-pasal yang ada serta kelebihan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sehingga tidak terjadi upaya-upaya manipulasi menonjol kepentingan masing-masing dan konflik kewenangan yang pada gilirannya merugikan kepentingan masyarakat.

Jenis Jenis Buku Yang Bisa Menjadi Referensi Kamu Dalam Menganalisis Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Dalam kasus ini, saya akan memberikan referensi yang bisa kamu jadikan acuan untuk menganalisa teori hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berikut uraiannya.

  • Andrik Purwasito, 2001. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di AraS Lokal. Munculnya Supremasi Baru Disajikan untuk Seminar Internasional tentang Dinamaika Politik Lokal. PERCIK Salatiga Bekerjasama dengan Ford Foundation di Riau
  • Afar Gaffar, 2002. “Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya”,
  • Amrah Muslimin, 1978. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.
  • Bagir manan. 1994. Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD.1945. Cet. Pertama. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Artikel ditulis oleh @author dengan judul artikel Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi pengembangan artikel lebih lanjut.

Kamu juga bisa menulis karyamu di belapendidikan, dibaca jutaan pengunjung, dan bisa menghasilkan jutaan rupiah. Klik disini untuk kirim tulisan, atau bisa lewat email kami cs@keluhkesah.com

kata kunci : Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tentang Penulis: Ahmad Andrian F

Gambar Gravatar
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com