Jurnaliscun.com – Kali ini kami akan membahas sebuah tema yang sedang marak maraknya terjadi di Indonesia, seperti ketidak adilan penegak hukum yang seharusnya bertindak adil dalam menegakkan hukum di Indonesia ini. Judulnya yaitu “Bangkitlah Penegak Hukum”.

Bangkitlah Penegak Hukum
Bangkitlah Penegakan Hukum di Indonesia

Korupsi individual menjadi bagian sejarah Orde Baru yang mengalami paradigma berbeda dengan era reformasi yang penuh langkah pembaruan. Karena itu, masyarakat amat responsive atas buruknya penegakan hukum pada era Orde Baru itu.

Meskipun Demikian, tidaklah benar persepsi bahwa pembaruan memerlukan eliminasi lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan agung, institusi awal pencegah dan pemberantasan korupsi yang terkontaminasi etika korupsi. Diakui atau tidak, sejak reformasi, pembaruan dan perubahan etika korupsi tidak bersifat individu, tetapi lebih pada polemik korupsi kelembagaan itu sendiri.

Menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakan hukum yang perspektif. Korupsi kelembagaan tidak diartikan sebagai bentuk legitimasi lembaga terhadap perbuatan koruptif, tetapi lebih pada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan yang merugikan perekonomian negara. Keadaan ini memberi beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara itu.

Korupsi sudah menyebar dan di institusi pemerintahan, kenegaraan, dan swasta. Representasi kasus korupsi kelembagaan ini, misalnya Komisi Pemilihan Umum, DPRD, gubernur, wali kota, bupati, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan yang terakhir DPR. Bahkan, korupsi dianggap sebagai bagian hidup bangsa. Korupsi individual sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal.

Penegakan hukum terpilah

Sejak kelahirannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi triggrt mechanism institusi independent yang dapat memberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya penegakan hukum. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan amat luar biasa (extraordinary power) yang tidak dimiliki institusi lain.

KPK bisa meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka (tanpa izin bank Indonesia), menyadap atau merekam pembicaraan, tidak memerlukan izin untuk memeriksa pejabat negara, dan lainnya.

Dengan extra ordinary power yang dimiliki KPK, diharapkan segala bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat dijadikan bagian tatanan pemberantasan korupsi. Ini penting mengingat lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan esensial dengan penegak hukum lain dari sistem peradilan pidana.

Korupsi kelembagaan selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara. Maka, diperlukan beberapa hal yaitu

Pertama, melakukan tindakan terintegrasi lembaga penegak hukum melalui integrated criminal justice system. Artinya, di antara penegak hukum harus memiliki suatu balanced and equal of power, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

Selain itu, diskriminasi kewenanga juga akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandasi integrated criminal justice system, bukan menciptakan sistem diskriminasi kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penegakan hukum terpilah. Anekdot yang sering muncul, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK.

Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.

Independensi Semu

Kedua, selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Akan menjadi sulit bagi Polri dan Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, selama independensi dalam konteks limitatif masih dalam status subordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi. Hal ini memunculkan kesan, ada kekuasaan otoriter yang permisif.

Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak hukum justru dari lingkaran internal kekuasaan. Dengan demikian, selama masih ada hubungan sub-ordinasi penegak hukum dan kekuasaan tertinggi eksekutif, kehendak menegakkan hukum korupsi akan selalu gamang dan minim hasilnya.

Gangguan serangan, dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi subordinasi kekuasaan, penegak hukum hadir rutin dalam rapat kabinet sehingga polisi dan Kejaksaan Agung jarang terlihat memeriksa pejabat negara dalam pemberantasan korupsi. Semua itu memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung di balik prinsip legalitas subordinasi.

Sikap nonsinergis, diskriminatif kewenangan di antara lembaga penegak hukum – Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memberantas korupsi justru melemahkan penegakan hukum.

Balanced and equal of power adalah kebangkitan penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sebagai voorportal (gerbang terdepan) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam konteks due process of law yang prospektif.

Terima kasih sudah membaca artikel dari kami yang berjudul “Bangkitlah Penegak Hukum”

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com