Jurnaliscun.com – Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang berjulu Apa Itu Kepailitan ? Penjelasan Kepailitan, Asas asas umum kepailitan, Persyaratan Kepailitan, Mereka yang dapat dinyatakan pailit ( kepailitan ), Akibat Hukum Pernyataan Pailit ( kepailitan ), Pengurusan Harta Pailit.
Artikel dapat anda ambil disini Apa itu Kepailitan dan Berikut Penjelasan Kepailitan

A. Asas Asas Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangktupt is the state or condition of a person who is unable to pay is debt partnership, corporation, municipality. who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term inchudes a person against whom an involuntary petition has been filed, ow who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian kepailitan ( pailit ) dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi kepailitan sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Apa Itu Kepailitan
Pengertian Kepailitan Serta Penjelasannya

Jika definisi tersebut dikaitkan dengan rumusan yang diberikan dalam Pasal 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu keputusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang Debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

2. Persyaratan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut di bawah ini telah terpenuhi:
a. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur dan
b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Mereka yang dapat dinyatakan pailit

Pihak pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah :

a. “Orang perorangan”, baik laki laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami dan isteri tersebut tidak ada percampuran harta.

b. “Perserikatan perserikatan dan perkumpulan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

c. “Harta peninggalan” yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

4. Pencabutan permohonan pernyataan pailit

Sebagaimana halnya suatu permohonan dan atau gugatan perkara, maka permohonan pernyataan pailit inipun dapat dicabut oleh pemohon. Sejalan dengan asas publisitas, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, ditetapkan bahwa setiap penetapan yang memerintahkan dicabutnya kepailitan, harus juga diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan pernyataan pailit. Selanjutnya jika setelah diucapkannya pencabutan permohonan pernyataan pailit tersebut, dilakukan lagi pelaporan atau dimajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka Debitur atau pemohon diwajibkan menunjukan bahwa ada cukup untung untuk membayar biaya biaya kepailitan.

5. Asas Publisitas dari putusan permohonan pernyataan pailit

Sebagai bagian dari azaz publisitas dari putusan permohonan pernyataan pailit, dalam kaitannya dengan hubungan kelangsungan hidup dari Debitur yang dinyatakan pailit dengan masyarakat luas, maka Undang Undang Kepailitan menekankan pentingnya sifat keterbukaan dari putusan kepailitan ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (7) Undang Undang Kepailitan dan PKPU untuk putusan permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama ( Pengadilan Niaga ). Pasal 13 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU untuk putusan kasasi dan Pasal 298 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU bagi putusan peninjauan kembali.

B. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, seperti diuraikan diatas, maka setiap dan seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara Debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

C. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan, Debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit atau budel pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut.

UU Kepailitan dan PKPU
Undang Undang Kepailitan dan PKPU

D. Seputar Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Pailit

1. Penahanan Badan atas Debitur pailit

Dalam putusan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul Hakim Pengawas atau permintaan Kurator atau salah seorang Kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, maka pengadilan dapat memerintahkan agar Debitur pailit dimasukkan dalam tahanan baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun dalam Rumah Debitur pailit sendiri, di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk Hakim Pengawas. Penahanan yang dilakukan oleh Perintah dijalankan oleh pihak Kejaksaan. Perintah penahanan ini tidak berlaku lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak hari perintah itu dilaksanakannya.

2. Panggilan terhadap Debitur pailit selama ia berada dalam tahanan

Ketentuan Pasal 96 Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila kehadiran Debitur pailit diperlukan pada suatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit, apabila Debitur pailit masih dalam tahanan, maka Debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas. Sedangkan untuk Debitur pailit yang dikenakan tahanan rumah, maka selama kepailitan Debitur pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya tanpa izin dari hakim Pengawas.

Terima kasih telah berkunjung ke artikel ” Apa Itu Kepailitan ? Beserta Penjelasannya”

Pengertian Kepailitan
Asas Asas Amum Kepailitan
Persyaratan Kepailitan
Mereka yang Dapat Dinyatakan pailit
Pencabutan Permohonan Pernyataan pailit
Asas Publisitas dari putusan Permohonan Pernyataan pailit
Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pengurusan Harta Pailit
Seputar Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Pailit
Penahana Badan Atas Debitur Pailit
Panggilan Terhadap Debitur Pailit Selama ia Berada dalam Tahanan

Ahmad Andrian F
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi keluhkesah.com